Berita Klaten Terbaru
Pria Klaten Ini Tolak Mentah-mentah Uang Rp 119 Juta, untuk Ganti Tanahnya yang Kena Tol Solo-Jogja
Sejumlah warga Desa Gatak, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten yang tanahnya tergilas Tol Solo-Jogja protes karena harga ganti rugi terlalu murah.
Penulis: Ibnu Dwi Tamtomo | Editor: Asep Abdullah Rowi
lihat foto
"Ada 7 desa di Kecamatan Ngawen yang akan dibayar, selesai akhir tahun 2021," ungkap dia kepada TribunSolo.com, Jumat (5/11/2021).
Sulis mengatakan dana yang sudah dicairkan untuk pembebasan lahan hingga saat ini di berbagai daerah sudah menembus Rp 844.589.776.618.
Sementara itu, untuk bidang yang sudah dibebaskan ada 1.025 bidang atau 25,88 persen yang tersebar di 15 desa.
"Kami telah mengajukan anggaran di tahun 2022 sekitar Rp 5 triliun terkait pembebasan lahan terdampak Tol Solo-Jogja yang tinggal 6 kecamatan," jelas dia.
Baca juga: Bukannya Taubat, Kakek Asal Surabaya Curi 16 Laptop di Boyolali, Kini Merana Dijerat 7 Tahun Penjara
Baca juga: Kronologi Dua Senior Menwa UNS Jadi Tersangka : Ditangkap di Dalam Kampus saat Masih Ikuti Kegiatan
Terima 52 Miliar
Sebelumnya warga di Desa Guwokajen, Kacamatan Sawit, Kabupaten Boyolali jadi miliarder karena mendapatkan ganti rugi Tol Solo-Jogja.
Puluhan warga itu baru saja menerima uang ganti rugi sebanyak Rp 52,7 miliar atau tepatnya Rp 52.723.055.262.
Total uang tersebut dibayarkan untuk 46 pemilik bidang di Desa Guwokajen.
Luas lahan yang dibebaskan seluas 45.376 meter persegi.
Adalah warga bernama Saugi penerima UGK paling banyak.
Baca juga: Ambyar! Pesta Nikah yang Datang Membludak, hingga Ada Orkes Musik di Boyolali Dibubarkan Satpol PP
Baca juga: Sedih, Dalang di Boyolali ini Harus Ngamen karena Pandemi : Dulu Dibayar Rp 50 Juta, Kini Rp 50 Ribu
lahannya seluas 3.422 meter persegi diganti dengan uang sebesar Rp 3,6 miliar.
Ketua RT Dusun Klinggen, Guwokajen, Sawit, Aris Harjoko mengatakan pembebasan lahan mencapai 90 persen.
Sedangkan sisanya, masih ada 9 bidang dalam proses pemberkasan dan penggatian uang ganti rugi belum bisa selesai semua.
"Masih ada pemberkasan yang belum kelar. Maka kami dan warga yang terdampak meminta agar ada tenggat waktu pembongkaran rumah," jelas dia kepada TribunSolo.com, Senin (20/9/2021).
"Paling tidak tiga bulan, karena banyak yang belum memiliki tempat tinggal baru," terangnya.
