Gaji Masih Kurang, Para Kades di Boyolali Geruduk DPRD, Curhat Habis untuk Biaya Sosial

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Belasan perwakilan dari Paguyuban Kepala Desa di Boyolali ramai-ramai mendatangi DPRD Boyolali, Selasa (8/2/2022).

Maksud kedatangan orang nomor satu di desa itu, ngudo roso soal gaji mereka.

Ketua Paguyuban Kepala Desa di Boyolali, Wukir Santoso mengaku biaya sosial seorang kades beserta perangkat desanya itu sangat tinggi.

Dalam sebulan saja, Kades bisa mengeluarkan biaya sosial lebih dari 25 kali.

Mulai dari adanya orang sakit, orang punya hajat hingga adanya kematian.

“Yang banyak (pengeluaran) di kepala desa itu bidang sosial,” ungkap dia kepada TribunSolo.com usai audiensi.

Dikatakan, sebagai ‘orang yang dituakan’ di desa, Kades tak bisa tutup mata mengenai apa yang terjadi pada masyarakatnya.

Mulai dari kelahiran, kematian, orang sakit, kerja bhakti dan lain sebagainya, sudah menjadi kewajiban Kades untuk memberikan sumbangan.

"Padahal penghasilan tetap (Siltap) Kades di Boyolali hanya sebesar Rp 4 juta," aku dia.

Untuk itu, perwakilan Paguyuban Kepala Desa di Boyolali melakukan audiensi dengan DPRD Boyolali supaya ada kenaikan Siltap.

Baca juga: Kampung Miliader Tuban Viral Lagi, Kekhawatiran Kades Terbukti: Kini Banyak Warga yang Menyesal

Baca juga: Pemkab Karanganyar Bela Kades yang Menangkan Menantu di Seleksi Perangkat Desa, Sebut Tak Melanggar

Dia menyebut, biaya sosial Kades ini pun tak bisa dibuat perencanaan keuangan.

Padahal, penghasilan tetap setiap bulan kades dan perangkat di Boyolali telah ditentukan.

Untuk Kades, Siltap tiap bulannya Rp 4 juta, sedangkan Sekertaris Desa, Rp 2,7 juta per bulan dan perangkat sebesar Rp 1,9-2 juta per bulannya.

Untuk itu, pihaknya menginginkan adanya kenaikan gaji kades dan perangkat.

“Kami minta penambahan siltap, dinaikkan beberapa persen, dinaikkanlah," harap dia.

"Tidak hanya kepala desa, tapi semua perangkat desa Siltapnya dinaikkan,” ujarnya.

Selain adanya kenaikkan penghasilan tetap, kades dan perangkat desa ingin mendapatkan THR atau gaji ke-13.

Sebab, selama ini, Kades beserta perangkat desa belum pernah menerima gaji ke-13 itu.

“Kami mengharap gaji ke-13 , paling tidak podo karo gajine (siltap),” katanya.

Ketua DPRD Boyolali, Marsono mengatakan telah menerima beberapa poin usulan dari paguyuban Kades ini.

“Kalau THR itu menyesuaikan keuangan daerah. Kalau kita itu, kalau keuangan daerah itu memungkinkan pasti akan kita berikan,” terang dia.(*)