Siap-siap Pilkades Serentak Sragen Digelar Juni 2022, Ada Lowongan 25 Kepala Desa

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Kabupaten Sragen akan segera melakukan pemilihan kepala desa dalam waktu dekat. 

Total terdapat 25 lowongan Kepala Desa yang siap diisi kembali.

Dari 25 lowongan tersebut, terdiri dari 6 Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) dan 19 lainnya pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

Baca juga: Aturan Ibadah Selama Bulan Ramadan di Sragen: Boleh Tanpa Jaga Jarak, Pakai Masker

Baca juga: Petaka Rabu Siang di Sragen, Pria Asal Karanganyar Meninggal Setelah Jatuh dari Ketinggian 18 Meter

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengatakan, 6 desa yang akan melakukan proses PAW tersebar di 6 kecamatan. 

"Ada 6 desa yang akan melakukan pemilihan antar waktu, ada Jenggrik (Kedawung), Girimargo (Miri), Gongglong (Gondang), Gentan Banaran (Plupuh), Tegalombo (Kalijambe), dan Singopadu (Sidoharjo)," jelasnya kepada TribunSolo.com, Rabu (9/3/2022). 

Pemilihan antar waktu dilakukan karena jabatan kepala desa kosong karena meninggal dunia. 

Selain itu, juga akan dilakukan Pilkades serentak untuk periode yang pertama berjumlah 19 desa.

Baca juga: Senangnya Emak-emak di Sragen Bisa Beli Minyak Goreng Murah : Hemat Rp 6 Ribu Buat Jajan Anak

Saat ini, Pemkab Sragen tengah mengajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menggelar Pilkades Serentak. 

Apabila telah mendapat persetujuan, maka pilkades dapat digelar 3 bulan setelahnya. 

"Tahapannya kita mulai minggu depan audiensi dengan provinsi, setelah di ACC, segera bisa dimulai, maksimal 3 bulan setelah audiensi, paling lama Bulan Juni," terangnya. 

Pada kesempatan yang sama, Bupati Yuni juga baru saja melantik ketua umum Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD).

Baca juga: Gas Elpiji 12 Kilogram Naik Jadi Rp 200 Ribu, Pemilik Rumah Makan di Sragen : Waduh, Berat Bagi Kami

Bupati Yuni mengukuhkan Siswanto, Kepala Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo sebagai ketua umum FKKD periode 2022-2025.

Bupati berharap, dengan FKKD kerjasama Pemkab dengan Pemerintah Desa dapat berjalan dengan lebih baik. 

"Alhamdulillah mereka punya wadah yang kuat dan solid, dan kita setiap ada masalah apapun kita bisa duduk bersama menyelesaikan, riak-riak sedikit wajarlah, bisa ditolerir, bisa diterima jadi bagian demokrasi," pungkasnya. (*)