Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Berita Terbaru Karanganyar

Pertamax Naik Jadi Rp12.500, Ketua DPRD Karanganyar Klaim Belum Ada Keluhan dari Masyarakat

Kenaikan Pertamax disebut Ketua DPRD Karanganyar tidak mempengaruhi kesenjangan ekonomi menengah ke bawah, buktinya belum ada keluhan dari masyarakat

TribunSolo.com/Reza Dwi
Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi alias Pertamax mengalami kenaikan hingga Rp12.500.

Pimpinan DPRD Karanganyar mengatakan kenaikan harga BBM non subsidi tersebut tidak mempengaruhi kesenjangan masyarakat menengah ke bawah.

Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengaku hingga saat ini belum ada masyarakat yang mengeluhkan kenaikan harga tersebut.

Baca juga: Hari Pertama Pertamax Naik Rp 12.500 Per Liter, Penjual Eceran Karanganyar Langsung Menaikkan Harga

"Kenaikan Pertamax tidak mempengaruhi kesenjangan ekonomi menengah bawah, hingga saat ini, belum ada masyarakat yang masyarakat yang mengeluh naiknya bensin tersebut," kata Bagus kepada TribunSolo.com, Jumat (1/4/2022).

Bagus mengatakan pemakaian Pertamax justru didominasi mereka yang ekonominya terbilang mampu ataupun dari kalangan pemerintah.

Selain itu, dikatakan Bagus bahwa sebagian besar kendaraan dengan Cc besarlah yang menggunakan BBM Pertamax .

"BBM yang subsidi tidak ada kenaikan harga, justru yang pemakai BBM Pertamax saat itu kalangan ekonomi mampu dan pemerintah," ucap Bagus.

Dia menjelaskan dampak dari kenaikan BBM non subsidi tersebut turut berpengaruh pada belanja BBM mobil dinas pejabat.

Menurutnya, belanja BBM pada mobil dinas nantinya perlu dilakukan penyesuaian usai pemerintah menaikkan harga Pertamax. 

Baca juga: 3 Tahun Menghemat, Pria Ini Berhasil Beli Motor Impian Seharga Rp 37 Juta Pakai Uang Receh

Baca juga: Jangan Sweeping Sembarangan Selama Ramadan di Karanganyar, Kapolres : Nekat Kami Tindak Tegas

Hanya saja penyesuaian itu tidak bisa dilakukan segera. 

“Harus menunggu APBD perubahan dulu kalau mau penyesuaian anggaran. OPD harus benar-benar cermat mengatur belanja bahan bakar,” tutur Bagus.

(*)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved