Klaten Masuk Daftar Daerah Miskin Ekstrem, Bupati Sri Mulyani : Kita Kerja Ekstra

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Kabupaten Klaten menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam daftar 19 daerah miskin ekstrem di Jawa Tengah.

Itu tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara Sekretariat Wakil Presiden, Nomor: B-38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022. 

Klaten masuk bersama 18 daerah di Jawa Tengah yang masuk dalam daftar daerah miskin esktrem.

Diantaranya, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Rembang, Pati, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes.

Masuknya Klaten dalam daftar daerah miskin ekstrem mendapatkan respon dari Bupati Klaten, Sri Mulyani.

"Ya kita kerja, kerja ekstra. Dengan Kabupaten Klaten termasuk dalam 19 daerah di Jawa Tengah dengan kemiskinan ekstrem," ujarnya. 

Baca juga: Perjuangan Warga Klaten Antre BTL Rp 600 Ribu : Duduk di Anak Tangga & Rela Tunggu 3 Jam Lebih

Baca juga: 20 Ribu Pedagang di Klaten Bungah, BLT Rp 600 Ribu Mulai Digelontorkan : Bisa Mengurangi Beban

Mulyani mengatakan jika pihaknya telah menyusun langkah-langkah untuk menangani hal itu. 

"Kita sudah merumuskan langkah-langkah penanganan. Setelah membaca surat itu, kemarin saya sudah rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD)," jelasnya.

Hasilnya, ada lima kecamatan yang akan diprioritaskan untuk segera dilakukan penanganan.

"Ada lima kecamatan, dan lima kecamatan dengan kemiskinan ekstrem itu nanti kita akan lakukan kegiatan di APBD perubahan," ungkap Mulyani

"Tahun ini melalui APBD murni sudah ada kegiatan tapi di APBD perubahan akan dilakukan lagi," tambahnya.

Lima kecamatan yang masuk dalam skala prioritas tersebut, yakni Kecamatan Wedi, Trucuk, Wonosari, Trucuk dan Karangnongko.

Selain itu, Mulyani mengungkapkan data terakhir di Kabupaten Klaten ada 18.011 unit rumah tidak layak huni (RTLH). 

Rumah tersebut akan segera dirampungkan dan dijalankan bersamaan dengan program lainnya. 

"Kita nanti akan bantu dengan program lain seperti bantuan UMKM, jambanisasi, menurunkan stunting dan program yang lainnya. Khususnya untuk penurunan stunting jadi prioritas saya di tahun ini di APBD perubahan akan dilakukan," ungkap Mulyani.

(*)