Pilpres 2024
PKS Sebut Raffi Ahmad Pantas Jadi Capres 2024, Fahri Hamzah Sindir Tak Pernah Ikut Demonstrasi
Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah DPP PKS Zulkieflimansyah menilai Raffi Ahmad pantas dicalonkan oleh PKS dalam Pilpres 2024.
Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA -- Bursa calon presiden di Pilpres 2024 masih terbuka lebar.
Sejumlah nama dijagokan melaju di pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024.
Terbaru, Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah DPP PKS Zulkieflimansyah menilai Raffi Ahmad pantas dicalonkan oleh PKS dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024.
Lewat unggahan di akun Instagram resminya @zulkieflimansyah, ia mengatakan Raffi Ahmad merupakan sosok muda potensial.
Baca juga: Elektabilitas Lebihi Puan, Ini Respons Andika Perkasa soal Wacana Duet dengan Ganjar di Pilpres 2024
Baca juga: Raffi Ahmad Bantah Tudingan Selingkuh dengan Mimi Bayuh Asisten Keuangan RANS: Ada Provokator
Tak lama pernyataan itu keluar, mantan politikus PKS Fahri Hamzah pun menyinggung Raffi Ahmad.
Melalui akun Twitter resminya @Fahrihamzah mantan anggota DPR RI itu mengunggah sebuah foto demonstrasi.
Foto demonstrasi itu diduga merupakan foto lawas.
Fahri menyebut bahwa di foto itu tidak ada Raffi Ahmad.
Ia menyindir bahwa Raffi Ahmad tidak pernah menjadi pimpinan demonstrasi.
"Tebak foto: cari Raffi Ahmad saat pimpin demonstrasi," tulis mantan Wakil Sekjen DPP PKS itu pada Minggu (29/5/2022).
Sekjen PKS: Pak Muhaimin, Anies, Sandi, AHY, Kalau Dilamar Jangan Kaget, Moga-moga Ada Jodoh
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi berharap partainya bisa berjodoh dengan para partai politik dan tokoh nasional yang menghadiri Milad ke-20 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (29/5/2022).
"Hadirin sekalian yang berbahagia, tema milad ini adalah kolaborasi melayani Indonesia."
"Saya berharap ketua-ketua (parpol) yang hadir di sini diberi kesempatan berbicara, yang mewakili tokoh, mewakili partai untuk percaya kolaborasi Indonesia," kata Aboe.
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, Indonesia terlalu besar untuk dikelola oleh satu kelompok tertentu.