Berita Solo Terbaru
Jokowi Bakal Kunjungi Ukraina dan Rusia, Gibran Tak Khawatir: Setuju
Gibran Rakabuming Raka tidak mempersoalkan soal kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina. Tujuan kunjungan Jokowi tersebut untuk misi kemanusiaan.
Penulis: Tara Wahyu Nor Vitriani | Editor: Ryantono Puji Santoso
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/solo/foto/bank/originals/jokowi-copot-masker-di-solo.jpg){kind=small}
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tara Wahyu NV
TRIBUNSOLO.COM , SOLO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan mengunjungi dua negara yang sedang berkonflik yakni Rusia dan Ukraina akhir Juni nanti.
Seperti diketahui, kedua negara tersebut hingga sampai saat ini masih terlibat perang.
Rencananya, Presiden Jokowi akan menemui Presiden Ukraina Volodymir Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Baca juga: Artis Ikatan Cinta Ini Bangga Foto Bareng Jokowi, Tulis Doa ke Presiden, Arya Saloka Beri Tanggapan
Mendengar hal itu, Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak khawatir.
Dirinya mengaku setuju dengan agenda Jokowi yang akan berkunjung ke Ukraina dan Rusia.
"Enggak ada ke khawatiran, setuju-setuju aja," kata Gibran, Jumat (24/6/2022).
Gibran mengaku, keberangkatan Jokowi ke Ukraina dan Rusia memang bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara keduanya.
"Konflik opo, yo ndang dirampungke (konflik apa, ya cepat diselesaikan), tujuannya kesana kan ngerampungke," jelasnya.
Adapun agenda Presiden Jokowi menemui kedua pimpinan negara itu adalah mencoba berkontribusi untuk mendorong perdamaian dan sebagai wujud kepedulian terhadap isu kemanusiaan.
Pertemuan bilateral dengan Ukraina dan Rusia merupakan buntut dari undangan Ketua G7 (Jerman) untuk hadir dalam KTT G7 di Elmau pada tanggal 26-27 Juni 2022.
Beberapa negara non-G7 atau disebut G-7 Partner Countries yang mendapatkan undangan untuk hadir dalam KTT G7 adalah Indonesia, India, Senegal, Argentina dan Afrika Selatan.
"Permintaan pertemuan bilateral banyak sekali diterima presiden dan tentunya semaksimal mungkin akan diatur," ujar Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. (*)
