Puluhan Ribu Kendaraan di Karanganyar Belum Lunasi Pajak : Angkanya Capai Rp44,031 M Per Juli 2022

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Puluhan ribu pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar belum membayarkan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Meskipun begitu, Kabupaten Karanganyar termasuk kabupaten yang masyarakatnya masih taat membayar pajak kendaraan bermotor.

Kasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Karanganyar, Totok Hardiyanto mengatakan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang belum terbayarkan saat Juli 2022 mencapai Rp52 miliar.

Dia menuturkan sampai Juli 2022, ada penunggak Pajak Kendaraan Bermotor yang membayar sekitar Rp7,9 miliar atau 15 persen.

Baca juga: NU Karanganyar Minta Kebijakan Sekolah 5 Hari Dievaluasi, Disebut Berimbas ke Pergaulan Bebas

Baca juga: Ngunduh Mantu Masih Awal 2023, Rumah Pribadi Bupati Karanganyar Sepi Aktivitas & Karangan Bunga

Sehingga pada Juli 2022 sekitar Rp44,031 miliar tercatat sebagai piutang pajak.

"Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tersebut dihitung dari Juli 2020 sampai Juli 2022, sedangkan ada 90 ribu kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar yang belum lunas pajak," kata Totok, TribunSolo.com, Selasa (23/8/2022).

Totok mengatakan penurunan angka piutang pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar karena pihaknya telah melayangkan surat tagihan pajak kepada para pemilik kendaraan tersebut. 

Dia menuturkan, pihaknya masih menemukan kendala dalam menagih piutang tersebut.

Sebab masih banyak kendaraan yang belum terbayar pajaknya masuk ke pemilik sebelumnya, padahal kendaraan tersebut sudah berpindah tangan.

"Sehingga saat kami layangkan surat tagihan ke pemilik motor tersebut, yang dikirimkan ternyata kendaraannya sudah dijual," ungkap Totok.

Baca juga: Persiapan Persika Karanganyar Sambut Liga 3 Indonesia : Sudah Rekrut 20 Pemain, Masih Berburu 3 Lagi

Baca juga: Begini Rekayasa Lalu Lintas dari Karanganyar ke Solo saat Proyek Renovasi Jembatan Jurug Dimulai 

Ia menjelaskan, pihaknya tak hanya mengirimkan surat tagihan ke pemilik kendaraan pribadi yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor saja.

Namun pemilik kendaraan plat merah yang menunggak pajak kendaraan bermotor juga tak luput dari surat tagihan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari inspeksi pajak kendaraan tersebut merupakan pelaksanaan dari program Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat (Gadis Pantura) yang merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ia mengeklaim tingkat kepatuhan warga Kabupaten Karanganyar dalam membayar pajak kendaraan bermotor termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah.

"Ini kami lakukan agar karyawan di instasi pemerintah makin patuh taat pajak," ujar Totok.

Wilayah yang Menggelar Pemutihan Pajak Kendaraan 2022, Cek Jadwalnya

Sejumlah wilayah kembali memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2022.

Ada wilayah yang mengadakan pemutihan pajak kendaraan 2022 hingga akhir tahun nanti.

Adapun program pemutihan pajak kendaraan 2022 ini memiliki berbagai keuntungan dan keringanan bagi pemilik kendaraan yang wajib membayar pajak.

Baca juga: Meski Belum Berikan Izin Pendirian, BKD Karanganyar Tetap Pungut Pajak Restoran & Retribusi Daerah 

Inilah daftar wilayah yang memberlakukan pemutihan pajak kendaraan 2022, dilansir dari berbagai sumber:

1. Banten

Pemerintah Provinsi Banten memberlakukan program pemutihan pajak 2022 sejak 18 Agustus 2022 sampai 31 Desember 2022. 

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar meyebut, dengan ini masyarakat bisa membayar pajak kendaraan tanpa dikenai denda sesuai Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2022.

"Salah satu cara kita merawat wajib pajak agar wajib pajak mendapatkan stimulus dari kita, kita melakukan penghapusan denda untuk meringankan wajib pajak," kata Al Muktabar, dilansir dari Kompas.com. Kamis (18/8/2022).

Keringanan juga diberikan untuk denda bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) penyerahan kedua, dan pengurangan pokok PKB dari luar Provinsi Banten.

Baca juga: Bikin Anak Muda Sadar Pajak Lewat Pajak Bertutur Kanwil DJP Jateng II : 30 Kampus Ikut Serta

2. Kalimantan Timur

Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim menggelar pemutihan pajak kendaraan 2022 hingga 31 Oktober 2022 mendatang.

Terdapatsejumlah relaksasi yang didapat dari program ini antara lain:

Pembayaran pajak kendaraan dari 0 hari sampai dengan 30 hari sebelum jatuh tempo, maka mendapat diskon sebanyak 2 persen.

Pembayaran pajak 31 hari sampai dengan 60 hari sebelum jatuh tempo mendapat diskon 4 persen. 

Diskon diberikan terhadap pokok pajak yang menunggak 4 tahun ke atas, maka penunggak hanya membayar pajak pokok 3 tahun saja dan tanpa denda.

Relaksasi bebas denda, bebas pajak progresif, bebas bea balik nama kedua dan seterusnya. Namun, tetapi tidak termasuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun lalu dan tahun sebelumnya.

Baca juga: Berikut 8 Provinsi yang Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan 2022: Simak Syarat dan Mekanismenya

3. Jawa Barat

Program pemutihan pajak kendaraan 2022 di Jawa Barat juga masih berlangsung hingga 31 Agustus 2022.

Relaksasi yang didapat oleh warga Jabar dengan program ini yakni Bebas Denda PKB, Bebas BBNKB II, Bebas Tunggakan PKB Tahun ke-5, Diskon Pajak Kendaraan Bermotor, dan Diskon BBNKB I.

Pembebasan BBNKB II bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang melakukan proses balik nama penyerahan kedua, dan seterusnya.

Pembebasan tunggakan PKB tahun ke-5 diberikan kepada pemilik kendaraan yang menunggak lebih dari 5 tahun.

4. Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga saat ini juga mengadakan program pemutihan pajak kendaraan hingga 30 September 2022 mendatang.

Wajib pajak bisa mengurus pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBN-KB tanpa sanksi administrasi. 

Bagi yang berminat mengikuti program ini, bisa langsung mendatangi Samsat terdekat.

5. Kalimantan Utara

Pemutihan pajak kendaraan di Kalimantan Utara berlaku sampai dengan 30 September 2022.

Relaksasi diberikan berupa pembebasan BBNKB II, dan tidak termasuk dengan sanksi keterlambatan pembayaran pajak.

6. Sulawesi Selatan

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan, berlangsung hingga Desember 2022. 

Program mencakup penghapusan atau pemutihan denda pajak untuk kendaraan umum angkutan orang.

Insentif ini berlaku untuk kendaraan umum atau angkot atas nama pribadi.

Sedangkan angkutan umum dengan pelat hitam tidak masuk ke dalam kategori yang berhak mendapat insentif penghapusan denda pajak.

7. Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengadakan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor sampai dengan 31 Desember 2022.

Pemutihan mengacu pada Pergub Nomor 18 Tahun 2022 tentang pembebasan bea balik anma kendaraan bermotor (BBNKB) kedua dan seterusnya, serta penghapusan administratif berupa denda dan bunga pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB.

Penghapusan sanksi administratif berlaku bagi PKB dan BBNKB pada tahun berjalan, serta sanksi administrasi PKB tahun-tahun sebelumnya. Ini tidak berlaku untuk kendaraan baru.(*)