Pengamat Curiga soal Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi : Jangan-jangan Ada Peran Mafia?

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA -- Belakangan kencang berhembus isu jika pemerintah bakal menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Jika terealisasi, keputusan pemerintah untuk tidak memilih opsi pembatasan BBM subsidi, tapi lebih memilih menaikkan harga dipertanyakan.

Salah satunya yakni pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi.

Baca juga: Bergaya Isi BBM Rp100 Ribu, Pemotor Ini Malah Kabur dari SPBU Usai Tanki Terisi Penuh

Fahmy Radhi justru menduga ada mafia oligarki di balik rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, terutama Solar.

"Jangan-jangan industri Besar selama ini peminum BBM bersubsdi melalui oligarki ikut bermain dalam pengambilan keputusan, agar tetap bisa minum Solar dengan harga Rp 5.150, bukan Rp 21.000 per liter," ujar Fahmy dalam keterangannya, Senin (29/8/2022).

Ia menjelaskan, jika pemerintah menaikkan harga Solar subsidi menjadi Rp 8.500 pun, masih lebih menguntungkan bagi industri sekira Rp 13.000.

"Kalau benar oligarki di balik keputusan menaikkan harga BBM Subsidi, hanya satu kata, lawan," katanya.

Dirinya juga menyinggung klaim Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tentang kenaikan BBM subsidi.

Baca juga: BRT Trans Jateng Koridor Solo-Sukoharjo-Wonogiri Dinilai Punya Banyak Manfaat : Hemat Penggunaan BBM

Sebab, ternyata hingga akhir pekan kemarin tidak terbukti.

"Hanya, pernyataan itu menimbulkan gonjang-ganjing yang menyulut kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sebelum harga BBM subsidi dinaikkan. Kehebohan juga menyulut panic buying yang menyebabkan kelangkaan Pertalite dan Solar di beberapa SPBU," tutur Fahmy.

Adapun pemerintah sebenarnya sudah mengajukan tiga opsi, yakni penambahan subsidi, menaikkan harga BBM subsidi, dan pembatasan BBM subsidi.

Opsi penambahan subsidi dinilainya sudah silit dilakukan, lantaran pemerintah sudah mengunci dana subsidi di Rp 502,4 triliun.

Baca juga: Kenaikan Harga BBM Sudah di Depan Mata, Para Menteri Bakal Menghadap Jokowi, Laporkan Hitungan

Sedangkan opsi menaikkan harga BBM subsidi, pertaruhannya terhadap momentum ekonomi dan menambah beban rakyat miskin terlalu besar.

Oleh karenanya, satu-satunya opsi tersisa adalah pembatasan BBM subsidi, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani melansir data bahwa sekira 70 persen subsidi Peretalite dan 90 persen subsidi Solar salah sasaran.

"Dari total subsidi Pertalite dan Solar yang salah sasaran selama ini sebesar Rp 198 triliun, suatu jumlah yang amat besar bagi APBN. Kalau pembatasan subsidi BBM berhasil dilakukan, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi, tapi pemerintah cenderung memilih opsi naikkan harga BBM subsidi yang konon akan diputuskan 1 September 2022," pungkas Fahmy.