Prahara di Tubuh PPP
Respon Ketua DPC PPP Karanganyar, Tahu Suharso Monoarfa Dicopot dari Jabatan Ketua Umum PPP
DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Karanganyar menanggapi pencopotan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP.
Penulis: Erlangga Bima Sakti | Editor: Asep Abdullah Rowi
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Erlangga Bima Sakti
TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Karanganyar menanggapi pencopotan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP.
Ketua DPC PPP Karanganyar, Imron Supomo, mengatakan pihaknya di daerah masih menunggu instruksi lebih lanjut terkait pemberhentian dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
Sebagai penggantinya, Mardiono dikukuhkan sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP.
"Kalau keputusan itu sesuai dengan AD/ART, ya tidak masalah," terang dia kepada TribunSolo.com, Senin (5/9/2022).
"Kami juga sudah menyampaikan ke Ketua DPW Jateng, bahwa beliau mendukung adanya pergantian ini," kata dia.
Imron menyampaikan, DPC PPP Karanganyar masih menunggu instruksi lebih lanjut terkait pergantian Ketum itu dari DPW maupun DPP sebelum mensosialisasikan ke tingkat yang lebih bawah.
Menurut dia, informasi terkait pergantian Ketum PPP itu diketahui melalui pemberitaan dan belum ada informasi resmi dari DPP.
"Kita sebelumnya sudah tahu akan hal itu, soal pergantian itu sebagian sudah terbaca. Tapi dilaksanakan atau tidak kita belum tahu, cuma kebetulan di Mukernas sudah diputuskan," jelasnya.
Baca juga: Suharso Monoarfa Dicopot dari Ketum PPP, DPC PPP Boyolali Mendukung Keputusan Majelis : Tak Masalah
Baca juga: Harta Suharso Monoarfa yang Diberhentikan dari Ketum PPP Capai Rp73 Miliar, Pernah Pakai Jet Pribadi
Imron menegaskan, DPC PPP Karanganyar mendukung keputusan itu kalau memang sudah sesuai dengan AD/ART.
"Kalau sesuai tidak apa-apa, (jika) karena PPP memang membutuhkan pergantian nahkoda. Dan yang diganti hanya Ketum saja, tidak ada pergantian selain Ketum," jelas dia.
Hasil Musyawarah Majelis
Pimpinan 3 Majelis DPP PPP sudah melakukan musyawarah, hasilnya mereka memutuskan mencopot Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum.
Setelah Suharso Monarfa dicopot, selanjutnya bakal ditunjuk seorang pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum PPP pengganti Suharso Monoarfa
Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M. Tokan menyebut pemberhentian dilakukan setelah pimpinan 3 Majelis partai menyikapi terkait ramai dan gaduhan soal Suharso Monoarfa secara pribadi dan kalangan simpatisan PPP.
Baca juga: Puluhan Guru WB yang Lolos PPPK di Karanganyar Geruduk Dewan, Galau Soal Penempatan
"Sehingga pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan berat hati, Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan Fatwa Majelis yakni Memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Usman saat dikonfirmasi Tribunnews, Senin (5/9/2022).
Usman mengatakan, pada tanggal 2-3 September bertempat di Bogor, Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai.
"Bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," terangnya.
Kemudian, 3 Pimpinan Majelis DPP PPP meminta pendapat hukum Mahkamah Partai sesuai dengan AD/ART PPP, serta meminta Pengurus Harian (PH) DPP PPP segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut.
Usman menjelaskan, bahwa keputusan yang diambil para majelis dipastikan telah meminta pertimbangan banyak pihak.
Tak terkecuali Ketua Majelis Syari’ah, KH Mustofa Aqil Siraj.
Baca juga: Politikus PPP Sebut 3 Tokoh yang Dapat Endorsement Jokowi untuk Maju Pilpres 2024, Ini Nama-namanya
"Selaku Ketua Majelis Syari’ah yang ucapannya, pandangannya, nasihatnya serta fatwanya harus diikuti oleh seluruh pengurus, kader dan simpatisan PPP seluruh Indonesia," kata dia.
"Selaku Ketua Majelis Syari’ah dalam arahannya meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka kemaslahatan umat, bangsa dan negara, sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yg berazaskan Islam ini," sambubgnya.
KH Mustofa Aqil Siraj, menurut Usman, juga mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus dan pejuang Partai Persatuan Pembangunan untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral.
Yang paling penting mereka tak terfokus hanya pada satu masalah tertentu.
"Silakan lanjutkan Program Sekolah Politik dan bedah dapil agar target perjuangan bisa terwujud. Ikhtiar politik terus kita lakukan semoga Allah meridhoi perjuangan kita, Aamiiin," jelasnya.
(*)