Tersinggung dengan Pernyataan Suharso Monoarfa, Forum Masyarakat Pencinta Kyai Solo Raya Gelar Aksi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, SOLO- Sebanyak 100an orang yang menamakan diri Forum Masyarakat Pencinta Kyai Solo Raya mengadakan aksi mendukung keputusan Mukernas PPP mencopot Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP.

Aksi damai itu digelar di Bundaran Gladag jalan Slamet Riyadi Surakarta, Kamis (8/9/2022).

 Pitoyo salah satu peserta aksi menyampaikan bahwa Suharso tidak layak lagi memimpin PPP.

"PPP didirikan oleh para Kyai, Ulama dan Cendekiawan Muslim dalam rangka berkhidmat kepada Agama dan Bangsa. Sehingga Kyai dan Ulama adalah rujukan  Partai dalam menjalankan roda organisasi," tegas Pitoyo dalam siaran pers yang diterima TribunSolo.com.

Pitoyo menyampaikan tuntutan supaya Suharso mematuhi keputusan hasil Mukernas yang telah mencopot dirinya sebagai Ketua Umum PPP.

"Bapak Suharso harus mematuhi keputusan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan Partai dan Majelis Kehormatan yang telah mencopot beliau dari Ketua Umum PPP," tegas Pitoyo.

Salah satu peserta aksi, Tresno menyampaikan bahwa ini adalah aksi spontanitas dari pribadi yang mempunyai kesamaan perasaan menanggapi pernyataan "Amplop kepada Kyai" oleh Suharso.

"Kami sungguh merasa tersinggung dengan pernyataan Suharso. Maka kami berkumpul disini untuk menyampaikan sikap dengan harapan para Elit PPP mau mendengarkan suara hati kami sebagai pencinta para Kyai," ungkap Tresno.

Forum Masyarakat Pencinta Kyai Solo Raya juga membagikan tulisan berupa pernyataan sikap kepada pengendara dan masyarakat yang ada di sekitar Gladag.

Baca juga: Tanggapan DPC PPP Wonogiri Soal Suharso Monoarfa Dicopot dari Ketum: Kami Menunggu Instruksi Pusat

Berikut Isi pernyataan sikat tersebut:

Forum Masyarakat Pencinta Kyai Solo Raya Dukung Pencopotan Suharso Monoarfa

Bahwa Partai Persatuan Pembangunan didirikan oleh para Ulama demi berkhidmat kepada Ummat, Bangsa dan Negara.

Sehingga dalam menjalankan roda organisasi Partai tidak bisa lepas dari peran para Ulama.

Bahwa penghormatan  kepada Ulama adalah wajib bagi seluruh Elemen Partai termasuk di dalamnya adalah Ketua Umum.

Konstiutuen Partai Persatuan Pembangunan sebagian besar adalah kaum Muslimin yang menjunjung tinggi harkat dan martabat para Ulama.

Apabila ada penistaan kepada Ulama oleh Kader Partai apalagi seorang Ketua Umum, maka akan menimbulkan kemarahan besar ummat.

Kemarahan ummat akan berdampak pada ditinggakannya Partai Persatuan Pembangunan oleh rakyat.

Untuk menghindari fitnah yang lebih besar di Partai Persatuan Pembangunan dan tetap menjaga marwah para ulama, kami Forum Masyarakat Pencinta Kyai Solo Raya mendukung penuh Pencopotan Bapak Suharso Monoarfa sebagai Ketua umum Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) oleh Majelis Pertimbangan Partai, Majelis Syariah dan Majelis Kohormatan Partai Persatuan Pembangunan. 

Tanggapan DPC PPP Solo

Pencopotan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ternyata membuat DPC PPP Kota Solo cukup kaget.

Pencopotan Suharso yang kemudian digantikan sementara oleh Muhamad Mardiono, membuat dualisme di tubuh partai berlambang kabah itu mencuat kembali.

Ketua DPC PPP Kota Solo, Edy Jasmanto mengaku trauma dengan adanya dualisme di tubuh partai PPP selama ini.

"Kami juga sudah trauma dengan dualisme kepemimpinan. Kami sudah trauma periode yang kemarin," kata Edy, kepada TribunSolo.com, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Hasil Musyawarah DPP PPP : Suharso Monoarfa Dicopot dari Ketua Umum PPP

Baca juga: Politikus PPP Sebut 3 Tokoh yang Dapat Endorsement Jokowi untuk Maju Pilpres 2024, Ini Nama-namanya

Menurutnya, DPC PPP Solo sendiri tidak tahu menahu terkait konflik yang berada tubuh PPP.

"Kita ini ndak (tidak) tahu ontran-ontran (konflik), begitu tahu sudah dilengserkan," kata dia.

Edy mengungkapkan, saat ini pihaknya memilih mengikuti aturan dari pengurus pusat mengenai permasalahan ini, serta menunggu arahan yang lebih lanjut.

Disinggung mengenai 'Kiyai Amplop' yang diduga menjadi sumber pencopotan Suharso, Edy enggan berkomentar panjang.

"Saya enggak tahu mengenai masalah itu, biar beliau sendiri yang menjawab," ucapnya.

Edy lebih fokus bahwa adanya dualisme yang terjadi di tubuh PPP sangat berdampak dengan partai itu sendiri.

Baca juga: Harta Suharso Monoarfa yang Diberhentikan dari Ketum PPP Capai Rp73 Miliar, Pernah Pakai Jet Pribadi

Baca juga: PPP Karanganyar Usul ke DPP untuk Usung Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Alasannya

Bahkan hal tersebut tak ditampiknya sangat berpengaruh pada perolehan kursi yang didapat PPP.

"Intinya dari DPC PPP masih mengikuti arahan pusat, siapapun memimpin PPP," ucapnya.

"Dampaknya kursi di dewan turun 50 persen, dari sekitar 39 menjadi 19 kursi karena adanya dualismenya kepemimpinan," jelas dia.

Lebih lanjut, Edy mengaku merasa capai dengan adanya duliasme yang terjadi selama ini di tubuh PPP.

"Tidak ada dualisme lagi, dualisme kepemimpinan sudah capai, tiga tahun capai," pungkasnya.

Suharso Monoarfa Dicopot dari Ketua Umum PPP

Pimpinan 3 Majelis DPP PPP sudah melakukan musyawarah, hasilnya mereka memutuskan mencopot Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum.

Setelah Suharso Monarfa dicopot, selanjutnya bakal ditunjuk seorang pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum PPP pengganti Suharso Monoarfa

Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M. Tokan menyebut pemberhentian dilakukan setelah pimpinan 3 Majelis partai menyikapi terkait ramai dan gaduhan soal Suharso Monoarfa secara pribadi dan kalangan simpatisan PPP.

Baca juga: Puluhan Guru WB yang Lolos PPPK di Karanganyar Geruduk Dewan, Galau Soal Penempatan 

"Sehingga pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan berat hati, Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan Fatwa Majelis yakni Memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Usman saat dikonfirmasi Tribunnews, Senin (5/9/2022).

Usman mengatakan, pada tanggal 2-3 September bertempat di Bogor, Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai.

"Bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," terangnya.

Kemudian, 3 Pimpinan Majelis DPP PPP meminta pendapat hukum Mahkamah Partai sesuai dengan AD/ART PPP, serta meminta Pengurus Harian (PH) DPP PPP segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut.

Usman menjelaskan, bahwa keputusan yang diambil para majelis dipastikan telah meminta pertimbangan banyak pihak.

Tak terkecuali Ketua Majelis Syari’ah, KH Mustofa Aqil Siraj.

Baca juga: Politikus PPP Sebut 3 Tokoh yang Dapat Endorsement Jokowi untuk Maju Pilpres 2024, Ini Nama-namanya

"Selaku Ketua Majelis Syari’ah yang ucapannya, pandangannya, nasihatnya serta fatwanya harus diikuti oleh seluruh pengurus, kader dan simpatisan PPP seluruh Indonesia," kata dia.

"Selaku Ketua Majelis Syari’ah dalam arahannya meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka kemaslahatan umat, bangsa dan negara, sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yg berazaskan Islam ini," sambubgnya.

KH Mustofa Aqil Siraj, menurut Usman, juga mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus dan pejuang Partai Persatuan Pembangunan untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral.

Yang paling penting mereka tak terfokus hanya pada satu masalah tertentu.

"Silakan lanjutkan Program Sekolah Politik dan bedah dapil agar target perjuangan bisa terwujud. Ikhtiar politik terus kita lakukan semoga Allah meridhoi perjuangan kita, Aamiiin," jelasnya. (*)