Berita Wonogiri Terbaru
16.748 RTLH di Wonogiri Sudah Direhab Sejak 2016, Bupati Jekek: Masih Ada 8.000 Rumah Tunggu Giliran
Tahun 2022 ini penanganan RTLH di Wonogiri melalui program Bantuan Stimulan Perusahaan Swadaya (BSPS) menyasar 969 rumah.
Penulis: Erlangga Bima Sakti | Editor: Vincentius Jyestha Candraditya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Erlangga Bima Sakti
TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI - Sebanyak 16.748 rumah tidak layak huni (RTLH) di Wonogiri sudah diperbaiki selama periode tahun 2016 hingga sekarang.
Perbaikan RTLH yang tersebar di 25 kecamatan itu menggunakan berbagai sumber pendanaan.
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo mengatakan jumlah tersebut tercapai karena keseriusan seluruh pihak dalam penanganan RTLH di Wonogiri.
Baca juga: Peringatan Hari Wayang Sedunia di Wonogiri Suguhkan Pentas Dalang-dalang Muda di Kecamatan Baturetno
Misalnya pemerintah dan unsur pendukung dan juga termasuk masyarakat yang membantu membangun rumah secara swadaya.
“Inilah bukti keseriusan dari seluruh pihak dalam penanganan RTLH di Wonogiri sehingga secara bertahap, jumlah RTLH dapat diturunkan jumlahnya,” kata dia, kepada TribunSolo.com, Selasa (8/11/2022).
Bupati menjelaskan, pada tahun 2022 ini penanganan RTLH di Wonogiri melalui program Bantuan Stimulan Perusahaan Swadaya (BSPS) menyasar 969 rumah.
Baca juga: Kandang Terbakar, Ribuan Anak Ayam di Slogohimo Wonogiri Mati, Kerugian Ditaksir Rp 1 M
Adapun ratusan RTLH itu tersebar di beberapa Kecamatan seperti Pracimantoro, Manyaran, Eromoko, Wuryantoro, Baturetno, Nguntoronadi, Karangtengah dan Tirtomoyo.
“Bantuan stimulan berbentuk anggaran sebesar Rp20 juta, dimana Rp 17,5 juta digunakan untuk pembelian material dan sisanya untuk pembayaran tukang. Seluruhnya sudah selesai 100 persen,” jelasnya.
Jekek, begitu juga dia disapa, mengatakan pihaknya secara bertahap akan melaksanakan penanganan RTLH dan terus menambah jumlah sasaran.
Baca juga: Banjir dan Tanah Longsor Mengintai Wonogiri, BPBD Minta Masyarakat Waspada Bencana Hidrometeorologi
Menurutnya hal tersebut menjadi kewajiban pemerintah untuk memperjuangkan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang adil dan sejahtera.
Di bagian lain, hingga saat ini masih ada sekitar 8.000 RTLH dengan kondisi rusak dan penanganan ditargetkan selesai pada tahun 2024.
(*)
