Berita Karanganyar Terbaru

Tolak Gunakan Permenaker di UMK Karanganyar 2023, Apindo Karanganyar Kukuh Pakai PP No.36 Tahun 2021

Apindo Karanganyar menolak untuk menggunakan skema Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 dalam penetapan UMK Karanganyar 2023

wartakota.tribunnews.com
Ilustrasi uang. Apindo Karanganyar menolak menggunakan skema Permenaker No 18 Tahun 2022 dalam menetapkan UMK Karanganyar 2023 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karanganyar menolak untuk menggunakan skema Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 dalam penetapan UMK Karanganyar 2023.

Ketua Apindo Karanganyar, Edy Darmawan mengatakan pihaknya bersikukuh menggunakan formula lama yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.36 Tahun 2021.

"Terkait kenaikan upah tahun 2023 kami tetap minta menggunakan formula PP 36/2021," ucap Edy, kepada TribunSolo.com, Selasa (29/11/2022).

Selain itu, Edy mengatakan pihaknya bakal mengajukan uji materil terkait Permenaker ke Mahkamah Agung.

Pasalnya peraturan tersebut dirasa memberatkan pengusaha di Kabupaten Karanganyar.

Baca juga: Upah Minimum 2023 Naik Maksimal 10 Persen, Buruh di Karanganyar Tetap Minta Kenaikan 13 Persen

Pengajuan uji materil terhadap peraturan menteri tersebut juga dikarenakan munculnya dualisme aturan imbas PP Nomor 36 Tahun 2021 belum dicabut.

"Informasi dari pusat itu peraturan tersebut merupakan produk last minute, sedangkan produk hukum itu harus diskusikan dengan jajaran stageholder, dalam arti Tripartit, Dewan Pengukuhan, dan ini juga nggak ada komunikasi," ucap Edy.

Di sisi lain, Edy menyatakan alasan pengajuan keberatan tak lain karena para pengusaha di Kabupaten Karanganyar masih dalam tahap recovery.

Masih banyaknya perusahaan yang belum pulih membuat banyak perusahaan yang terpaksa merumahkan para pekerjanya.

"Kita masih masa recovery (pemulihan) perusahaan, kita sudah terpuruk dua tahun karena pandemi Covid-19, barang-barang di gudang tidak bisa keluar, sampai sekarang belum pulih, ditambah lagu adannya perang Rusia Ukraina berdampak recovery perusahaan," ujar Edy.

Sebagai informasi berdasarkan informasi yang dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng Jatengprov.go.id, Gubernur Ganjar Pranowo mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2023 sebesar Rp1.958.169,69.

Baca juga: Daftar UMP 2023 : Provinsi Jawa Tengah Terendah, Masih di Bawah DIY

UMP Jateng naik 8,01 persen atau Rp 145.234,26 dibandingkan UMP Jawa Tengah 2022 yang tercatat Rp 1.812.935.

Ganjar menjelaskan Penetapan UMP tahun ini mendasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved