Rencana Tol Lingkar Timur-Selatan, Pemkot Solo Sebut Non Tol Bukan Pilihan Terbaik, Bisa Bebani APBD

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo masih meyakini bila rencana proyek pembangunan jalan tol lingkar timur-selatan tidak dilakukan dengan konsep non tol. 

Kepala Dinas PUPR Kota Solo, Nur Basuki mengatakan konsep tersebut bisa meringankan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

Termasuk APBD bagi wilayah-wilayah yang akan terdampak proyek pembangunan jalan tol lingkar timur-selatan. 

Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Sukoharjo menjadi tiga kawasan di Solo Raya yang bakal terkena imbas bila proyek tersebut benar-benar direalisasi. 

"Konsep itu jalan bebas hambatan, kalau jalan bebas hambatan ini dengan skema bukan tol atau non investasi, berat pembiayaan di pemerintah (daerah)," kata Basuki kepada TribunSolo.com, Rabu (1/2/2023). 

"Dengan skema investasi yang paling logis. Pemerintah (daerah) tidak dibebankan, kegiatan bisa terwujud," tambahnya. 

Adapun prediksi besaran investasi sudah tercantum dalam Studi Kelayakan dan Desain Awal Jalan Tol Lingkar Timur-Selatan Kota Solo yang dibuat Kementerian PUPR Desember 2022. 

Estimasi biaya investasi jalan tol lingkar timur-selatan mencapai Rp12,525 triliun.

Baca juga: Tol Lingkar Timur-Selatan Belum Ada Kesepakatan, Gibran : Kalau Non-Tol Perlu Cari Solusi Biayanya

Adapun besaran biaya pendaftaran lahan diperkirakan mencapai Rp 3,14 triliun. 

Di mana proyek pembangunan jalan tol lingkar timur-selatan diproyeksi butuh luas lahan sekitar 2.333.658,56 meter per segi atau 233,37 Hektare. 

Selain itu, biaya konstruksi proyek pembangunan tersebut diprediksi mencapai Rp 7,395 triliun.

Angka-angka tersebut jauh dari besaran APBD Sukoharjo, Karanganyar, dan Klaten.

APBD Sukoharjo saat tahun 2022, misalnya, berada di kisaran Rp 2,128 triliun. 

Kemudian untuk Klaten dan Karanganyar saat APBD 2022 masing-masing dikisaran Rp 3,015 triliun dan Rp 2 triliun.

Adapun komunikasi lanjutan terkait proyek jalan tol lingkar timur-selatan dengan pemerintah daerah setempat akan dilakukan langsung Kementerian PUPR. (*)