Kasusnya Semakin Merajalela, Sapi Terjangkit LSD di Sragen Bakal Dapat Subsidi 2 Kali Pengobatan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Kasus Lumpy Skin Disease (LSD) di Kabupaten Sragen semakin merajalela.

Sejak ditemukan pertama kali pada 14 Desember 2022 lalu, kini sebanyak 821 ekor sapi terjangkit LSD, per Kamis (2/2/2023).

Saat ini, baru 15 sapi yang sudah dinyatakan sembuh, sedangkan 9 sapi mati, baik disembelih maupun mati karena komplikasi penyakit.

Sedangkan 797 ekor sapi tengah berjuang, yang lagi-lagi membuat para pemiliknya merogoh kocek dalam untuk pengobatan.

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengatakan akan memberikan subsidi obat untuk sapi-sapi yang terjangkit LSD.

Bukan sampai sembuh, namun hanya memberikan subsidi dua kali suntikan obat saja.

Baca juga: Kasus LSD di Sragen Terus Bertambah, Stok Vaksin Habis : Baru 4 Ribu dari 77 Ribu Sapi yang Divaksin

Baca juga: Peternak di Sragen Resah, Ada Sapi yang Diduga Terjangkit LSD Mati, Minta Dinas Cepat Turun Tangan

"Rencana pengadaan obat baru minggu depan, subdisi dua kali suntikan, itu satu paket obat setara Rp 100.000 - Rp 150.000 sekali datang," katanya kepada TribunSolo.com, Jumat (3/2/2023).

"Sapinya bisa disuntik sampai 4 kali, tergantung keparahannya, jika dua kali suntik sudah membaik sudah, jika 3 hari setelah disuntik masih sakit, maka diberi lagi," jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Sragen pun menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 200 juta untuk mengatasi LSD.

Selain bantuan obat dari Pemkab Sragen, sapi-sapi di Sragen juga akan mendapat obat berasal dari Kementerian Pertanian.

"Ada bantuan obat dari Kementerian Pertanian, nanti untuk jumlahnya menyusul, karena beberapa jenis obat belum tersedia, kira belum dapat," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Sragen, Eka Rini.

"Jumlahnya berapa saya belum dapat kepastian, karena masih menunggu laporan dari kita," imbuhnya.

Selain dari anggaran BTT, Pemkab Sragen mengizinkan pemerintah desa menggunakan 20 persen pos anggaran ketahanan pangan Dana Desa untuk menangani wabah LSD.

(*)