Solo Dikepung Banjir, Saran Pakar Tata Kota UNS untuk Gibran : Peremajaan Permukiman Kumuh

Dengan begitu, maka akan menyisakan lahan yang cukup banyak untuk menambah ruang terbuka hijau. 

"Ada mekanisme konsolidasi lahan, itukan ada peraturan tentang peremajaan kota, tapi ada persyaratan tertentu dan tidak sembarang," jelasnya. 

"Misal satu kawasan kumuh terdiri dari 100 KK, kemudian dibangun rusun di tempat yang sama, yaitu 100 KK itu yang menjadi prioritas pertama untuk menempati rusun, dengan pembangunan tanpa menggusur," tambahnya. 

Sembari dilakukan peremajaan permukiman kumuh, juga direncanakan sanitasi hingga akses jalan yang baik, sehingga akan menciptakan kawasan yang benar-benar nyaman dan masalah berkurang. 

"Kalau itu dilakukan di beberapa titik, kan penambahan lahan resapan bisa sekian hektar, ruang terbuka hijau yang hanya 14 persen, bisa jadi 20 persen," ujarnya. 

Winny menuturkan, untuk melakukan peremajaan kota memang membutuhkan perencanaan yang baik. 

Selain itu, juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. 

"Memang biayanya besar, tapi mungkin bisa menjalin kolaborasi dengan banyak pihak, entah itu dengan kementerian atau swasta," ujarnya. 

"Saya yakin Pak Wali punya network yang luas, itu bisa dijadikan instrumen untuk menjalin kerjasama dengan kemen PUPR, swasta, dan juga masyarakat, tidak cukup hanya dengan mengandalkan APBD Surakarta," imbuhnya. 

"Kalau tidak ada ruang resapan air yang memadai, akan berulang terus masalah itu," pungkasnya. (*)