Moge Patwal Jokowi Jatuh karena Jalan Rusak di Blora, Ini Jawaban Ganjar Soal Jalan Rusak di Jateng

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Jalan rusak di sebuah desa di kawasan Kabupaten Blora mendadak menjadi sorotan. 

Itu lantaran, kejadian moge patwal Presiden Jokowi yang terjatuh saat melintas di lokasi itu. 

Kondisi jalan tersebut sempat viral di media sosial melalui unggahan sebuah video. 

Bagaimana tidak, jalan yang rusak parah itu dilalui rombongan Presiden Joko Widodo. 

Itu bahkan sampai membuat moge patwal yang berada di depan rombongan sampai terjatuh. 

Warga sekitar kemudian harus membantu petugas tersebut untuk menaikkan moge. 

Tak berselang lama, mobil yang membawa Presiden Jokowi lewat dengan pelan akibat jalan rusak itu.

Tidak hanya di situ, sejumlah ruas jalan di Jawa Tengah pun dalam kondisi rusak parah, termasuk di jalan Pantura Pati-Rembang.

Budayawan Sudjiwo Tedjo bahkan sampai angkat bicara dan memberi pernyataan satir untuk jalan tersebut. 

Dia sampai menyebut jalan tersebut sebagai jalan genderuwo. 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara terkait dengan kondisi jalan rusak yang ada di wilayahnya. 

Menurutnya, refocusing anggaran saat pandemi Covid-19 membuat perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang ada di Jawa Tengah belum bisa dilakukan. 

Setidaknya selama dua tahun terakhir.

Baca juga: Jokowi ke Sragen, Jalan Rusak Belasan Tahun Langsung Mulus, Warga Senang : Sudah Tak Berdebu & Becek

"Problem kita dua tahun kemarin tidak gak bangun (jalan), sehingga dana refocusing untuk yang lain, sekarang kondisinya jadi lumayan, lumayan dedel duwel (rusak parah)," ucap Ganjar saat mengunjungi Sragen, Senin (13/3/2023). 

Selain itu, Ganjar menyebut ada tiga faktor lain yang membuat jalan-jalan di Jawa Tengah rusak parah. 

Satu diantaranya adalah truk dengan tonase berlebih atau truk odol. 

"Kemudian dihajar lagi satu, hujan deras ektrem, dua bencana, ketiga tadi ketemu beberapa truk yang memang odol, dimensinya tinggi, load-nya tinggi," ucapnya.

Faktor yang ketiga, menurut Ganjar, harus ada penertiban. Itu tidak bisa hanya dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Ada sejumlah instansi terkait yang harus digandeng diajak turun tangan bersama menertibkan itu.

"Butuh keterlibatan dari kementrian, kepolisian, terus pemilik truk," ujar dia.

"Kemarin, pak Presiden di Bulog, (saya nemu) truk yang tonase maksimalnya 5 ton tapi angkut 12/13 ton," jelasnya. 

"(Saya bilangin), 'ojo okeh-okeh (jangan banyak-banyak)', (dijawab sopir truk), 'disuruh bose'. Ini bosnya mesti diajak bicara," tambahnya. (*)