92,28 Persen Penduduk Sukoharjo Telah Menjadi Peserta JKN, Tahun 2024 Targetnya 98 Persen

TRIBUNSOLO.COM - BPJS Kesehatan Cabang Surakarta kembali melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam Rekonsiliasi Data dan Iuran Peserta PBPU Pemda Triwulan I Tahun 2023 Kabupaten Sukoharjo, Kamis (10/5/2023).

Peningkatan capaian kepesertaan dan strategi ke depan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Sukoharjo menjadi topik koordinasi tersebut.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Dyah Miryanti menjelaskan per Mei 2023, capaian kepesertaan JKN di Kabupaten Sukoharjo mencapai 92,28 persen, artinya sebanyak 829.962 jiwa terdaftar menjadi peserta JKN dari total penduduk sebanyak 899.407 jiwa.

Jumlah tersebut berdasarkan data penduduk berdasarkan Kementerian Dalam Negeri semester 1 tahun 2022.

Baca juga: BPJS Kesehatan Surakarta Gelar FGD Optimalisasi Kepesertaan JKN di Wonogiri

“Komposisi setiap segmennya, yakni yang paling tinggi mencapai persentase sebesar 38,38 persen dengan jumlah 321.829 jiwa terdaftar Penerima Bantuan Iuran (PBI),"

"Sementara itu, industri di Kabupaten Sukoharjo sangat meningkat, perusahaan-perusahaan besar berdiri di sana, sehingga komposisi kedua tertinggi, adalah segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), yakni 31,09 persen. Sebanyak 258.014 jiwa terdaftar segmen PPU. Jadi sungguh luar biasa, karena seluruh perusahaan-perusahaan besar telah mendaftarkan seluruh pekerjanya,” Dyah Miryanti.

Kemudian komposisi yang ketiga, adalah segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), yakni 17,94 persen dengan jumlah 148.927 jiwa.

Selanjutnya, 9,57 persen adalah segmen PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemda dengan jumlah 79.433 jiwa, serta 2,62 persen adalah segmen BP dengan jumlah 21.759 jiwa.

Baca juga: Pastikan Kualitas Data dan Iuran JKN, BPJS Kesehatan Gelar Rekonsiliasi Peserta PBPU BP Pemda

“Dari perhitungan komposisi segmen PBPU tahun 2023, menjadi tren yang bagus, karena peserta PBPU meningkat cukup tinggi sekali. Di tahun 2023, cakupan kepesertaan Kabupaten Sukoharjo melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) 2023, yakni sebesar 91 persen.

Harapannya, semoga target RPJMN tahun 2024, yakni 98 persen masyarakat telah terlindungi Program JKN, dapat terpenuhi. Untuk mencapai 98 persen, dibutuhkan penambahan peserta baru sebanyak 51.445 jiwa,” ujarnya.

Dilihat dari tren penambahan atau pengurangan, proporsi kepesertaan PBPU BP Pemda Kabupaten Sukoharjo sebesar 8,31 persen.

Sementara itu, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dijelaskan bahwa penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), 40 persen untuk bidang kesehatan.

Kegiatan di bidang kesehatan, yang dimaksud adalah untuk peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi penyediaan sarana/prasarana, layanan kesehatan promotif/preventif dan kuratif/rehabilitatif, serta bantuan iuran JKN penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.

Baca juga: Upaya Preventif Tim PK JKN Cegah Kecurangan : DERAP AKSI Dimaksimalkan

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, Y. Didik Prasetyo Indriyanto, mengatakan kaitannya dengan DBH CHT, koordinator di pemerintah daerah berada pada Bagian Perekonomian.

“Memang betul, penggunaan DBH CHT, salah satunya untuk pembayaran premi Program JKN. Dari segi pelaksanaannya, BPJS Kesehatan dapat berkoordinasi dengan Bagian Perekonomian. Selanjutnya, mengenai kepesertaan JKN, setelah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, kami dapatkan sejumlah 21.114 jiwa orang yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum ber JKN. Ini yang akan kami gali dan menjadi potensi penambahan peserta baru, kemungkinan dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” ucapnya.