Golkar Karanganyar Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Masyarakat Harus Tahu Calon Wakilnya

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Partai Golkar Karanganyar menolak sistem proporsional tertutup. 

Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPD II Partai Golkar Karanganyar Ilyas Akbar Almadani. 

Dia berharap Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan yang bijak. 

"Golkar Karanganyar tegas mendukung proporsional terbuka," kata Ilyas pada Rabu (14/6/2024).

Ilyas menegaskan, dukungannya terkait proporsional terbuka agar masyarakat lebih mengetahui siapa calon-calon pemimpin yang diusung setiap partai peserta pemilu.

Menurutnya, apabila dilakukan proporsional tertutup, masyarakat tidak mengetahui siapa dan bagaimana kualitas sosok yang dipilih dari Pemilu serentak 2024.

"Masyarakat agar terbuka melihat calon wakil-wakilnya, kalau tidak bisa diketahui, ‘ibarat memilih barang yang tidak tahu kualitasnya’," pungkas dia.  

Demokrat Solo Juga Menolak

Jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Pasal 186 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu secara langsung kini jadi sorotan banyak pihak termasuk partai politik peserta Pemilu 2024.

Di kota Solo sendiri banyak parpol peserta Pemilu 2024 berharap gugatan tentang Undang-undang itu bisa ditolak MK pada 15 Juni 2023 esok.

Salah satunya yang diungkapkan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Solo, Supriyanto yang sangat berharap MK dapat menolak gugatan tersebut.

"Kami dari partai demokrat tentunya berharap untuk mahkamah konstitusi menolak gugatan UU no 7 tahun 2017 tentang sistem pemilu Proporsional Tertutup. Itu nanti diberlakukan lagi atau akan berlaku untuk 2024. Sehingga era demokrasi ini tetap membaik," ujar Supriyanto saat dihubungi, Rabu (14/6/2023) sore.

Meski demikian, Supriyanto menyebut dirinya siap dengan segala kemungkinan yang ada bahkan juga telah siap apa bila ada instruksi dari DPP terkait hal itu.

"Soal keputusan terkait kebijakan partai itu tentunya dari DPP kemudian kami ikuti langkah-langkahnya. Kami menunggu bila mana itu terjadi, instruksi dari pusat kaitan dengan putusan MK," tambahnya.