Pemilu 2024
Golkar Karanganyar Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Masyarakat Harus Tahu Calon Wakilnya
Golkar Karanganyar menegaskan sikap mereka. Menunggu keputusan MK soal sistem pemilu, mereka menegaskan tolak sistem proporsional tertutup.
Penulis: Mardon Widiyanto | Editor: Ryantono Puji Santoso
Mantan anggota DPRD Solo itu berpendapat bahwa usula terkait sistem pemilu Proporsional Tertutup bisa merusak kontestasi demokrasi di Indonesia.
"Karena saya melihat kan model baru, bukan Proporsional Tertutup tapi tertutup (semuanya) ini kan menyulitkan dan kemunduran yang luar biasa," ujar dia.
"Kami berharap tidak terjadi, karena pastilah terjadi kegaduhan politik yang luar biasa. Terjadi situasi yang merepotkan bagi penyelenggara pemilu, dan juga masyarakat pasti akan bergejolak, akan komplain kaitan hal itu. Itu yang harusnya dipertimbangkan MK kedepannya," imbuhnya.
Baca juga: Pertemuan AHY-Puan, Syahrial Sebut Tak Melulu Pemilu 2024, PDIP-Demokrat Punya Jalan Politik Sendiri
Oleh karena itu sikap Supriyanto dan juga Demokrat Solo tetap teguh menolak bila sistem pemilu Proporsional Tertutup diberlakukan di tahun 2024 mendatang.
"Iya, menolak gugatan tersebut. Karena sifatnya parah itu kalau bukan Proporsional Tertutup tapi tertutup itu ya. Kalau Proporsional Tertutup masih adalah nama caleg, kalau ini tertutup kan seperti konsep yang diajukan penggugat itu kan cuma partai yang dicoblos tidak ada nama caleg," tegasnya.
"Ini bukan proposional tertutup. Kalau Proporsional Tertutup 2004 itu ada tanda gambar partai dan nomor caleg. Disitu internal bisa mengambil suara terbanyak. Menurut kami membuat kekacauan demokrasi," terang Dia.
Dia menjelaskan, bahwa caleg yang nantinya terpilih haruslah punya kedekatan personal dengan masyarakat, bukan dengan partai masing-masing.
"Iya tapi dalam konteks masyarakat memilih wakil rakyatnya, ini wakil rakyat kaitan dengan personal yang diusung oleh partai politik. Sehingga keduanya menurut kami harus menjadi pilihan masyarakat kemudian nanti bisa menjadi wakilnya di lembaga legislatif," kata Supriyanto.
"Menguntungkan dari aspek mungkin kesewenang-wenangan partai ataupun mungkin akan seenaknya partai mengatur kan enggak. Itu semua kan tergantung pada kemampuan kader dalam mengelola ataupun dalam berinteraksi dengan masyarakat dan otomatis mendapat kepercayaan dari masyarakat," pungkasnya. (*)
Gibran Menyambut Bergabungnya PKS di Koalisi Pemerintah, Soal PDIP Tunggu Keputusan Prabowo |
![]() |
---|
Gagal Dilantik, Caleg dari PDIP Datangi Kantor KPU Lagi dan Minta Tunda Pelantikan DPRD Karanganyar |
![]() |
---|
Anggota DPRD Boyolali Periode 2024-2029 Dilantik, Susetya Kusuma Jadi Ketua Sementara |
![]() |
---|
Jalan Tarso dan Teguh di Pilkada Wonogiri Jateng Makin Terbuka, Golkar Beri Rekomendasi |
![]() |
---|
Blak-blakan Teguh Prakosa Bicara Soal Koalisi di Solo Jateng: Sebut Masih Cair, Bisa Berubah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.