Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka, Tak Pengaruhi PDIP Boyolali : Tiap Minggu, Ada Konsolidasi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Keputusan tersebut membuat sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. 

Artinya masyarakat akan mencoblos nama calon anggota legeslatif sesuai pilihannya masing-masing.

Keputusan MK itu pun tidak sesuai dengan usulan yang disampaikan PDIP. 

Partai berlambang banteng moncong putih tersebut, untuk diketahui, mengusulkan sistem proporsional tertutup. 

Tak dikabulkannya permohonan itu  itu tak berpengaruh bagi DPC PDIP Boyolali.

Baca juga: MK Tolak Proporsional Tertutup, DPC PDIP Karanganyar : Apapun Hasilnya Siap Menangkan Pemilu 2024

Baca juga: Hingga Kini Belum Tentukan Masuk Partai Politik Mana, Gibran Ogah Suruh Kaesang Jadi Kader PDIP

Meskipun, nama-nama bakal caleg yang akan maju dalam kontestasi Pileg 2024 didominasi nama-nama baru.

Dari 50 bakal caleg yang telah didaftarkan ke KPU Boyolali, nama baru lebih mendominasi.

"Memang benar, untuk bakal calon untuk 2024, untuk incumbent itu cuma 11," terang Ketua DPC PDI P Boyolali, Susetya Kusuma Dwi Hartanta.

Sehingga, nama-nama baru Caleg ini belum se kondang nama caleg petahana.

Di 'kandang Banteng' itu cukup berarti.

Pihaknya pun mengklaim  tak kesulitan untuk mengenalkan Caleg baru ini kepada masyarakat.

"Karena pergerakan kami, terutama dari temen-temen struktural, maupun simpatisan itu bergerak secara bersama-sama," jelasnya.

Bahkan, mesin partai yang melaju kencang di Boyolali kerap melakukan kegiatan-kegiatan yang endingnya adalah untuk meraup suara terbanyak.

"Setiap minggu itu ada konsolidasi-konsolidasi. Apalagi, untuk temen-temen bakal caleg itu ternyata sudah mengadakan semacam silaturahmi, ke warga," jelasnya.

Apalagi,  bakal calon yang milenial dengan menggunakan media sosial terus melakukan upaya masif agar dikenal masyarakat.

Dia memastikan  secara moril seluruh bakal caleg telah memiliki kesiapan yang cukup.

Dia pun otimis bisa meraup kursi terbanyak pada pemilihan legeslatif 2024.

"Kesiapan kita sudah cukup, dan sangat-sangat siap untuk menghadapi pesta demokrasi di tahun 2024 nanti," pungkasnya.

Keputusan MK

Sebelumnya, Pemilu 2024 mendatang dipastikan tetap akan menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka.

Hal itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mahkamah Konstitusi pun membacakan putusan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 terkait uji materi sistem pemilu proporsional terbuka, Kamis (15/6/2023).

"Mengadili, dalam provisi, menolak permohonan provisi pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan tersebut di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis.

Sedangkan, Hakim MK juga menyatakan menolak permohonan para pemohon dengan seluruhnya.

Baca juga: Ini Perbedaan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup yang Akan Diputuskan MK Hari Ini

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," sambung Anwar Usman.

MK menegaskan pertimbangan ini diambil setelah menyimak keterangan para pihak, ahli, saksi dan mencermati fakta persidangan. 

Hakim  membeberkan salah satu pendapatnya terkait sejumlah dalil yang diajukan oleh pemohon.

Hakim berpendapat bahwa dalil yang disampaikan pemohon terkait money politik dalam proses pencalegan seseorang tidak ada kaitannya dengan sistem Pemilu.

Dalam konklusinya, MK menegaskan pokok permohonan mengenai sistem Pemilu tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

(*)