Nasib Siswi yang Ceritakan Dugaan Pungli di SMKN 1 Sale ke Ganjar, Kini Dapat Pendampingan Khusus

"Itu pun tidak mengikat sifatnya, kalau mereka ada lebih boleh, tidak Rp 300 (ribu) bisa lebih, kalau misalkan mereka sanggupnya kok hanya Rp 200 (ribu) atau Rp 100 (ribu) silakan dan itu pun kita klasifikasi, yang memang benar-benar tidak mampu bayar, kita data dan tidak diwajibkan untuk membayar iuran," terang dia.

Menurutnya, dari total 550 siswa di SMK tersebut, ada sekitar 74 siswa yang tidak membayar infak karena masuk kategori sebagai siswa tidak mampu.

Meskipun telah menarik infak untuk pembangunan Mushala, tetapi anggaran yang digunakan masih belum mencukupi.

Sebab anggaran pembangunan Mushala sekitar Rp 260 juta. Sedangkan infak dari para wali murid sudah terkumpul sekitar Rp 130 juta.

Selain infak dari para wali murid, pembangunan Musala tersebut juga telah mendapatkan bantuan sebesar Rp 50 juta serta bantuan material dari perusahaan-perusahaan tambang di sekitar sekolahan.

"Mushala-nya belum jadi, ini masih sekitar 70-an persen belum ada atap, belum keramikan dan belum ada jendelanya," kata dia.

Widodo menjelaskan masih banyak kekurangan sarana prasarana di SMKN 1 Sale, sehingga dengan adanya pembangunan mushola yang uangnya didapat dari infak para wali murid, dianggap mampu menyelesaikan salah satu sarana prasarana tempat ibadah.

"Sarprasnya kekurangan, termasuk Mushala, bengkel mobil belum punya, ruang kelas, kita punya 19 kelas Rombel tapi baru punya 9 ruangan, kemudian perpustakaan," jelas dia.

"Harapannya pihak pemerintah saat ada aturan atau kebijakan bisa melihat kondisi riil di lapangan, banyak SMK Negeri yang masih belum punya sarana prasarana yang memenuhi," imbuh dia.

Widodo mengatakan sebelum ramai peristiwa tersebut, pihaknya sudah pernah mengajukan pengadaan sejumlah sarana dan prasarana (sarpras), seperti ruang kelas, gedung perpustakaan, hingga bengkel untuk SMKN 1 Sale.

Sejumlah sarpras yang diajukannya tersebut, diisi melalui aplikasi TAKOLA, yang dijadikan acuan dalam pemberian bantuan dari pemerintah.

"Nggih (iya) mas, termasuk mobil praktik juga kita mengajukan ke Aset Provinsi / BPKAD tetapi sampai sekarang belum terealisasi," terang dia.

Menurutnya, tidak semua sarpras yang diajukannya ditindaklanjuti langsung oleh dinas terkait. "Itu yang kita alami," ujar dia.

 (Tribunnews.com/Linda) (TribunJateng.com/Hermawan Endra/Mazka Hauzan Naufal)