Nasib Siswi yang Ceritakan Dugaan Pungli di SMKN 1 Sale ke Ganjar, Kini Dapat Pendampingan Khusus

TRIBUNSOLO.COM - Nasib siswi SMKN 1 Sale yang viral usai tak sengaja mengadukan dugaan pungutan liar (pungli) di sekolahnya terungkap.

Diketahui sebelumnya siswa tersebut, hadir dalam acara seminar nasional di Pendopo Kabupaten Rembang, Senin (10/7/2023) lalu.

Baca juga: Curhat Kepala SMKN 1 Sale Dicopot Ganjar Perkara Infak: Padahal Ide Komite Sekolah Musala

Terungkap kini siswi tersebut mendapat pendampingan khusus.

Dikutip dari TribunJateng, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah, Uswatun Hasahan mengatakan, pendampingan khusus itu untuk menghindari siswi tersebut mendapat perundungan dari berbagai pihak.

Hal ini dikarenakan saat ini Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sale, Widodo, dibebastugaskan.

Pihaknya memastikan siswi  yang tak disebutkan namanya itu dalam keadaan nyaman dan bisa beraktivitas seperti biasa.

 “Terkait siswa yang ditanyai Gubernur, saat itu juga kami langsung minta dilakukan pendampingan supaya tidak terjadi perundungan,” kata Uswatun, senin (11/7/2023), dikutip dari TribunJateng.com.

"Dan harus dijamin siswa tersebut nyaman dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa sesuai kapasitasnya sebagai peserta didik, tanpa intervensi dari pihak manapun," lanjutnya.

Curhat Kepala SMKN 1 Sale Dicopot Ganjar Perkara Infak: Padahal Ide Komite Sekolah Musala

Usai kejadian tersebut Kepala SMKN 1 Sale, Widodo dibebastugaskan dari jabatannya, dan kini ditugaskan ke Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III Jateng.

Dikutip dari Kompas.com, menanggapi hal tersebut Widodo secara terbuka merespons persoalan tersebut dan menjelaskan kondisi yang menyasar padanya terkait dengan adanya dugaan pungli bermodus infak itu.

Widodo mengatakan infak tersebut merupakan inisiatif dirinya dan pihak komite karena belum adanya tempat ibadah di sekolahan tersebut.

"SMK Sale dari total 550 siswa kan belum punya sarana tempat ibadah Mushala dan itu inisiatif saya dengan komite mengumpulkan wali-wali murid dan kita ceritakan semenjak awal sampai 2022 itu belum punya Mushala, jadi saat Shalat Dhuhur dan Ashar itu kita masih dompleng di SMP," ucap Widodo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/7/2023).

"Terus ditawarkan ke wali murid untuk membahas Mushala itu dan ternyata mereka responsnya bagus, tapi dengan aturan yang ada kan bertentangan, cuman komite melihat kondisi ril di lapangan memberanikan diri," imbuh dia.

Baca juga: Kaesang Pakai Kaus Ganjar Pranowo, Pengamat Politik Sebut Kode Setia kepada PDIP di Pilpres 2024

Lebih lanjut, Widodo menjelaskan infak senilai Rp 300.000 tersebut bukan merupakan uang gedung tetapi uang untuk pembangunan Mushala.

"Itu pun tidak mengikat sifatnya, kalau mereka ada lebih boleh, tidak Rp 300 (ribu) bisa lebih, kalau misalkan mereka sanggupnya kok hanya Rp 200 (ribu) atau Rp 100 (ribu) silakan dan itu pun kita klasifikasi, yang memang benar-benar tidak mampu bayar, kita data dan tidak diwajibkan untuk membayar iuran," terang dia.

Menurutnya, dari total 550 siswa di SMK tersebut, ada sekitar 74 siswa yang tidak membayar infak karena masuk kategori sebagai siswa tidak mampu.

Meskipun telah menarik infak untuk pembangunan Mushala, tetapi anggaran yang digunakan masih belum mencukupi.

Sebab anggaran pembangunan Mushala sekitar Rp 260 juta. Sedangkan infak dari para wali murid sudah terkumpul sekitar Rp 130 juta.

Selain infak dari para wali murid, pembangunan Musala tersebut juga telah mendapatkan bantuan sebesar Rp 50 juta serta bantuan material dari perusahaan-perusahaan tambang di sekitar sekolahan.

"Mushala-nya belum jadi, ini masih sekitar 70-an persen belum ada atap, belum keramikan dan belum ada jendelanya," kata dia.

Widodo menjelaskan masih banyak kekurangan sarana prasarana di SMKN 1 Sale, sehingga dengan adanya pembangunan mushola yang uangnya didapat dari infak para wali murid, dianggap mampu menyelesaikan salah satu sarana prasarana tempat ibadah.

"Sarprasnya kekurangan, termasuk Mushala, bengkel mobil belum punya, ruang kelas, kita punya 19 kelas Rombel tapi baru punya 9 ruangan, kemudian perpustakaan," jelas dia.

"Harapannya pihak pemerintah saat ada aturan atau kebijakan bisa melihat kondisi riil di lapangan, banyak SMK Negeri yang masih belum punya sarana prasarana yang memenuhi," imbuh dia.

Widodo mengatakan sebelum ramai peristiwa tersebut, pihaknya sudah pernah mengajukan pengadaan sejumlah sarana dan prasarana (sarpras), seperti ruang kelas, gedung perpustakaan, hingga bengkel untuk SMKN 1 Sale.

Sejumlah sarpras yang diajukannya tersebut, diisi melalui aplikasi TAKOLA, yang dijadikan acuan dalam pemberian bantuan dari pemerintah.

"Nggih (iya) mas, termasuk mobil praktik juga kita mengajukan ke Aset Provinsi / BPKAD tetapi sampai sekarang belum terealisasi," terang dia.

Menurutnya, tidak semua sarpras yang diajukannya ditindaklanjuti langsung oleh dinas terkait. "Itu yang kita alami," ujar dia.

 (Tribunnews.com/Linda) (TribunJateng.com/Hermawan Endra/Mazka Hauzan Naufal)