Gibran Tanggapi Kritik WALHI Soal Isu PLTSa Putri Cempo Baru Bisa Balik Modal 25 Tahun Kedepan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto Nugroho

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi kritikan terkait pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo Solo yang disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Lewat laman resminya, WALHI menyoroti PLTSa Putri Cempo sebagai proyek yang dipaksakan.

Bukan tanpa alasan WALHI menerangkan bahwa skema pembiayaan PLTSa Putri Cempo merupakan project finance dari Chin Contruction Bank (CCB) yang menggelontorkan dana 70 persen dari total pembiayaan operasional sebesar Rp 718 miliar.

Tidak hanya itu saja, WALHI juga menyoroti terkait klaim Pemkot Solo yang mengatakan bahwa menjadi satu-satunya kota yang tidak menggunakan tipping fee dalam pengelolaan PLTSa yang ia pertanyakan.

Apalagi dengan kerja sama antara Pemkot Solo dengan PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMPP) untuk pengoperasian PLTSa Putri Cempo tanpa memerlukan persetujuan dari Komisi III DPRD Solo.

Jika tanpa tipping fee, pemasukan hanya akan didapatkan dari harga pembelian listrik sesuai Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) sebesar Rp 1.800 per Kwh.

Artinya dari total kapasitas pembangkit pada fase operasi awal sebesar 2 MW, akan ada pembelian listrik sebesar 30 milyar rupiah per tahun dengan syarat pembangkit beroperasi selama 24 jam dan setahun penuh (365 hari).

Butuh waktu lebih dari 25 tahun operasi penuh setiap hari dalam setahun dengan angka hitungan kasar guna mengembalikan investasi dari pembangunan PLTSa dengan skema PJBL tanpa tipping fee.

Baca juga: PLTSa Putri Cempo Solo Bisa Tampung 545 Ton Sampah Per Hari, Hasilkan Listrik 5 Megawatt

Hal tersebut pun belum mempertimbangkan aspek lain seperti inflasi dan bunga.

Melihat hal tersebut, WALHI pun mengeluarkan lima rekomendasi, antara lain:

1) Mengimplementasikan konsep zero waste di Kota Surakarta sebagai upaya pengurangan dan penanganan sampah dari sumber agar tidak bergantung pada solusi tunggal penanganan sampah di hilir;

2) Memberikan informasi yang transparan terkait proyek PLTSa Putri Cempo seperti dampak lingkungan, ekonomi dan kesehatan yang ditimbulkan kepada masyarakat serta aspek finansial;

3) Melibatkan partisipasi masyarakat terdampak dan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan pada setiap tahap proyek PLTSa Putri Cempo;

4) Memastikan keberlanjutan mata pencaharian pemulung pasca PLTSa Putri Cempo beroperasi; dan

5) Memastikan operasi PLTSa Putri Cempo tidak melepaskan emisi di atas ambang baku mutu dan mematuhi kaidah pengelolaan limbah, terutama B3 secara ketat.

Menanggapi sorotan WALHI terkait skema pengembalian modal tanpa adanya tipping fee, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan tidak mempermasalahkannya.

Bahkan Gibran menambahkan pihaknya akan menerima semua saran dari semua pihak terkait kritik pelaksanaan PLTSa Putri Cempo.

"Ya ndak papa. Semua masukan kami tampung," ujar Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Senin (31/7/2023).

(*)