Bacawapres Prabowo, Koalisi Gendut Bisa Hambat Penentuan, Pengamat Sarankan Ambil Tokoh Nonparpol

TRIBUNSOLO.COM - Sejumlah nama tokoh telah dikaitkan dengan kemungkinan menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) di Pemilu 2024.

Diantaranya Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar.

Kemunculan nama-nama tersebut memantik spekulasi di internal koalisi. 

Termasuk spekulasi bila Prabowo akan memiliki bacawapres di luar kader parpol Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

KKIR saat ini telah diisi sejumlah partai parlemen, diantaranya PKB, Golkar, PAN, dan Gerindra. 

Baca juga: Penentuan Bacawapres Anies di Pemilu 2024, Demokrat : Tidak Mungkin Terjadi Kawin Paksa

"Menurut saya visi ini sudah dipahami dengan baik oleh anggota koalisi yang bergabung untuk mendukung Prabowo sebagai presiden," kata pengamat politik Hariqo Wibawa Satria, Rabu (16/8/2023) dikutip dari Tribunnews.

Menurutnya, parpol koalisi bakal bisa menerima cawapres dari kalangan nonparpol koalisi demi kepentingan bangsa.

"Karena ada kepentingan bangsa yang lebih besar, yaitu merawat persatuan untuk meneruskan kemajuan yang telah dilakukan oleh Jokowi," katanya.

Koalisi Gerindra bersama 3 partai lainnya, menurut pengamat dari Komunikonten ini lebih 'adem' daripada koalisi parpol yang digawangi NasDem dan PDIP.

"Karena ada kepentingan bangsa yang lebih besar, yaitu merawat persatuan untuk meneruskan kemajuan yang telah dilakukan oleh Jokowi," katanya.

Baca juga: Momen Anies Baswedan Tercebur ke Waduk Lebak Bulus, Kalah Lomba Gebuk Bantal Lawan Ketua RT

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Yunarto Wijaya menilai Dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto justru dianggap mempersulit Prabowo.

Menurutnya, koalisi gendut ini justru menghambat pemilihan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Prabowo.

"Pada konteks penentuan nama cawapres itu conflict of interest masing-masing partai bisa terjadi," katanya dikutip dari Kompas TV, Rabu (16/8/2023).

Menurutnya, karena Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lebih dulu mendukung Prabowo, masih memegang perjanjian yang lama dengan Gerindra, yaitu penentu cawapres.

Begitu juga dengan Golkar yang masih terikat dengan Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) partai. Serta PAN yang menyebutkan Erick Thohir sebagai cawapres.

Baca juga: Hindari Isu Politik, Gus Miftah Bedakan Tanggal Undangan Gibran dan Prabowo ke HUT Ponpesnya