Penentuan Bacawapres Anies di Pemilu 2024, Demokrat : Tidak Mungkin Terjadi Kawin Paksa

TRIBUNSOLO.COM - Partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan menghindari kawin paksa dalam penentuan nama bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang mendampingi Anies Baswedan di Pemilu 2024. 

Koalisi Perubahan, untuk diketahui, saat ini telah dihuni tiga partai parlemen, yakni Demorkat, NasDem, dan PKS.

Penghindaran kawin paksa antara Anies dengan bacawapres disampaikan Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution.

Syahrial menyebut penentuan bacawapres di Koalisi Perubahan melalui tahapan proses komunikasi dan diskusi yang cukup panjang.

Sehingga kokoh dan memiliki kebersamaan yang kuat.

Baca juga: Koalisi Besar Prabowo di Pemilu 2024, Sandiaga Uno : Yang Penting Kita Dekat Dengan Rakyat

Baca juga: Canda Gibran Pasca Didorong Jadi Cawapres Ganjar dan Prabowo : Tinggal Nunggu Tawaran Cawapres Anies

Sesuai kesepakatan piagam koalisi, penentuan cawapres diserahkan kepada Anies selaku calon presiden.

"Tidak mungkin terjadi kawin paksa, karena Partai Demokrat, Partai Nasdem dan PKS kedudukannya setara di dalam koalisi," ucap Syahrial, Kamis (17/8/2023), dikutip dari Tribunnews.

"Penetapan cawapres dibahas dan dibuat kriterianya oleh capres yang dapat dijelaskan secara rasional pada koalisi. Tanpa tekanan, saling jegal, apalagi ancaman yang berujung saling jegal dan sandera sesama mitra koalisi," tambahnya.

Adapun sejumlah nama menguat untuk bisa menjadi pendamping Anies di pilpres 2024.

Dari internal koalisi ada nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sementara di luar koalisi, nama Putri Presiden ke-4 Abdurahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid juga diisukan bisa menjadi pilihan tepat bagi Anies.

(*)