Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Viral

Momen Jokowi Telepon Kapolri Bahas Konflik Pulau Rempang: Masa Urusan Begitu Harus Sampai Presiden

Presiden Joko Widodo mengungkap momen dirinya sudah menelepon Kapolri Listyo Sigit tengah malam untuk membahas permasalahan di Pulau Rempang.

|
Kolase Kompas.com
Kolase Kapolri Listyo Sigit dan Presiden Joko Widodo. 

TRIBUNSOLO.COM - Presiden Joko Widodo mengungkap momen dirinya sudah menelepon Kapolri Listyo Sigit tengah malam untuk membahas permasalahan di Pulau Rempang.

Momen ini terjadi saat Presiden Jokowi berbicara dalam acara Infrastructure Forum and Edutainment Expo di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Baca juga: Sejarah Awal Mula Persoalan Lahan di Pulau Rempang Batam, hingga Kini 7.500 Jiwa Bakal Direlokasi

Presiden Jokowi mengungkit persoalan pembebasan lahan pada proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City saat berbicara dengan Kapolri.

Ia meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Dia menekankan untuk tidak melakukan pendekatan yang represif kepada masyarakat.

"Tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi saja, di bawah salah mengkomunikasikan. diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah tapu mungkin lokasinya belum tepat, itu yang harusnya diselesaikan," ujarnya dalam acara Infrastructure Forum and Edutainment Expo di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Ia pun menyinggung untuk persoalan lahan seharusnya bisa diselesaikan oleh jajarannya.

"Masa urusan begitu harus sampai Presiden," imbuh dia.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengatakan, pembebasan lahan merupakan persoalan utama yang seringkali dihadapi saat pengerjaan PSN.

Oleh sebab itu, PSN perlu dikerjakan dengan mendetail untuk memastikan berjalan sesuai rencana.

Ia meminta jajarannya untuk terbuka dengan progres dari pengerjaan PSN.

Jika ada proyek yang sulit untuk diselesaikan maka bisa segera disampaikan guna dicarikan solusinya.

Dia bilang, pada dasarnya PSN bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, maka jangan sampai justru jadi merugikan masyarakat.

Maka dari itu, persoalan yang berkaitan dengan masyarakat tidak diselesaikan secara represif.

Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan ganti rugi yang setimpal dari dampak yang dirasakan akibat penggerjaan PSN.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved