Pengamat Sebut Hubungan Jokowi dengan Megawati Tak Baik-baik Saja, Buntut Kaesang Jadi Ketum PSI

TRIBUNSOLO.COM - Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memberikan pendapat soal Kaesang Pangarep bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurutnya dengan dipilihnya putra bungsu Presiden Joko Widodo, sebagai ketua umum PSI  membuat hubungan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sedang tidak baik-baik saja.

Baca juga: PSI Solo Rasakan Efek Kaesang Jadi Ketum PSI : Anggota Lama Kembali Hingga Kader Baru Berdatangan

"Ketika Kaesang jadi ketum PSI itu menandakan hubungan Jokowi dengan Megawati sedang tidak baik baik saja dan bertarung pada politik belakang layar di permukaan tidak kelihatan tapi dalam kenyataan politik dalam belakang layar, Mereka sedang adu kekuatan antara Jokowi dan Megawati," kata Ujang Komarudin, Kamis (28/9/2023) dikutip dari TribunNews.

Ujang juga turut menyoroti majunya Gibran jadi calon Wali Kota Solo lewat PDI Perjuangan.

Pasalnya secara aturan Gibran harusnya menjalani pengkaderan menjadi pengurus di internal partai.

Namun, nyatanya putra sulung Jokowi itu tetap lolos dan menjadi cawalkot Solo.

Ujang menyebut, sikap Megawati dan PDI Perjuangan tersebut merupakan sikap mengalah kepada Jokowi.

"Ya karena dia anaknya presiden anaknya Jokowi diloloskan oleh Megawati oleh PDIP menjadi calon wali kota kan gitu," ujarnya.

Ujang menilai hubungan, Jokowi dan Megawati sudah lama merenggang.

Terlihat dari sikap PDIP yang kerap kontra dengan Jokowi.

Seperti penolakan kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U-20 sampai masalah penanganan Covid-19.

PDIP juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

"Dalam aturan itu kelihatannya agak sulit untuk menerapkan ke Jokowi, karena Jokowi dianggap walaupun dia petugas partai tapi presiden begitu, ya punya permainan sendiri kira kira tentu berbeda dengan PDIP," ujarnya.

Baca juga: Cak Imin Waspadai PSI Bisa Gerus Suara PKB, Kaesang: Tergantung Warga

Ujang menilai, sejak dulu Megawati selalu menegaskan bahwa Jokowi maupun Ganjar Pranowo adalah petugas partai.

"Karena sebutan itu pula Jokowi mungkin merasa tidak senang bisa jadi, merasa dia merasa orang nomor 1 di Indonesia tapi diatur atur gitu, merasa tidak berdaya, merasa tidak berpengaruh, merasa tidak berperan di partainya sendiri," ujarnya.

"Sedangkan (Jokowi) mampu mengendalikan partai partai lain sedangkan partainya sendiri tidak dikendalikan," kata Ujang.