Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Pemilu 2024

Sindir Siapa? Ketua DPP PDIP Sebut Megawati Tak Pernah Gelar Karpet Merah agar Anak-anaknya Berkuasa

Said pun mengambil teladan dari sikap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang tak memaksakan anaknya untuk mendapat karpet merah.

Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
Tribunnews.com/ Fersianus Waku
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/6/2023). 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyebut seorang calon presiden (capres) harus menekankan pentingnya norma etis dan asas kepatutan dalam urusan politik-negara.

"Ibaratnya, calon pemimpin nasional adalah manusia setengah dewa. Ada kewenangan yang sangat besar pada kekuasaannya. Pada kekuasaan yang besar itu pula bergelayut harapan dari rakyat," kata Said kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

Said Abdullah lantas mengatakan, seharunya capres bersih dari seluruh beban etis dan asas kepatutan.

Baca juga: Rocky Gerung Sebut Kesabaran Megawati Sedang Diuji: Harusnya Pecat Jokowi dan Gibran dari PDIP

"Karena itu, titik awal keberangkatannya harus bersih dari seluruh beban etis dan asas kepatutan, apalagi terlibat dalam utak atik konstitusi demi kursi kekuasaan," ujarnya.

Said pun mengambil teladan dari sikap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang tak memaksakan anaknya untuk mendapat karpet merah.

"Ibu Mega mengajari kita arti kekuasaan, beliau tidak memaksakan anak-anaknya untuk mendapat karpet merah, dan menyingkirkan halangan apapun demi hal itu," ucap Said.

"Ia menempuh “jalan sunyi” demi memberi tempat bagi kader-kader bangsa yang memang sepatutnya menjadi calon pemimpin nasional yang hebat," sambung Said.

Baca juga: Sosok Gembong Warsono, Politisi PDIP Kelahiran Wonogiri yang Meninggal Hari Ini, Vokal Kritik Anies

Menurutnya, saat itu PDIP tetap teguh untuk menjaga keseluruhan norma konstitusi di tengah dinamika politik menjelang pendaftaran pasangan capres dan cawapres ke KPU RI.

"Sebab partai politik punya tanggungjawab politik-konstitusional untuk mengajukan capres dan cawapres sebagaimana yang diatur oleh konstitusi," tuturnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menegaskan capres harus memiliki kematangan dalam kepemimpinan.

"Titik tekannya bukan sekedar pada letter lux aturan, apalagi utak-atik aturan. Lebih dari itu, perlunya soal kematangannya dalam kepemimpinan. Sebab ada tanggungjawab, sekaligus risiko yang besar pada pundak pemimpin nasional," ungkap Said.

Baca juga: Demokrat Diisukan Masuk Kabinet Isi Menteri Pertanian, PDIP Minta Jokowi Pilih Orang yang Kompeten

Sehingga, kata Said, PDIP mengajukan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024 karena kepemimpinannya sudah teruji.

"Memaknai peran ini, kami mengajukan Ganjar Pranowo karena beliau mengawali dengan merit politik yang benar, kiprahnya teruji dalam kepemimpinannya dua periode di Jawa Tengah, suatu jabatan politik satu tingkat di bawah presiden," tegasnya.

(*)

Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved