Gibran Cawapres Dicap sebagai Politik Dinasti, Kubu Prabowo Ungkit Megawati dan Soekarno

TRIBUNSOLO.COM - Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terbaru, sebanyak 60,7 persen responden sepakat jika langkah Gibran Rakabuming Raka melaju ke Pilpres 2024 menjadi bakal calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto sebagai politik dinasti.

Melansir Kompas Petang, Senin (23/10/2023), dalam hasil survei Litbang Kompas, responden ditanya apakah langkah Gibran untuk melaju ke Pilpres sebagai bentuk politik dinasti.

Haislnya, sebanyak  60,7 persen responden mengatakan iya.

Baca juga: Sosok yang Mengambil Suket Tidak Pernah Dipidana Gibran untuk Cawapres di PN Solo : Ajudan Laki-laki

Sementara 24,7 persen responden mengatakan bukan, dan 14,6 persen responden mengatakan tidak tahu.

Menanggapi hasil survei soal politik dinasti, Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Gibran, Wihadi Wijayanto menyebut sebagai hal lumrah.

 Kata Wihadi, politik dinasti sudah ada di Indonesia sejak lama.

Ia pun mencontohkan beberapa kasus politik dinasti, salah satunya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Saya kira kalau kita bicara dinasti, hampir semuanya  perpolitikan di Indonesia ini ada dinastinya, kalau kita melihat di PDI Perjuangan sendiri pun dimulai dari Pak Presiden Soekarno, ke Bu Mega sampai ke Puan itu kan juga menjadi satu garis dinasti," kata Wihadi.

"Kemudian Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dengan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) itu juga satu dinasti, kalau kita melihat Pak Prabowo sendiri, ayah Pak Prabowo adalah Pak Soemitro," lanjutnya.

Baca juga: Cara Gibran Urus Suket Tidak Pernah Dipidana untuk Cawapres : Lewat Online Eraterang, 30 Menit Jadi

Wihadi pun berpendapat soal politik dinasti ini semestinya tidak lagi dipermasalahkan.

"Kalau dinasti ini boleh, kalau dinasti ini enggak boleh, kan tidak seperti itu juga," tuturnya.

Dia lantas menyingging praktik politik dinasti yang juga terjadi di Amerika saat Presiden Kennedy menjabat.

Terpenting menurutnya adalah hal itu digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Saya kira, kita harus melihat bahwa politik dinasti ini adalah sejauh untuk kebaikan bangsa dan negara kenapa tidak? Karena ini kan sebenarnya adalah suatu hal yang positif, artinya kalau kita bicara di pepatah jawa, bibit bebet bobot ada," ungkap Wihadi.

Wihadi juga membantah jika Gibran Rakabuming Raka tidak berproses karena langsung melenggang di Pilpres 2024 meski masih usia muda.

"Mas Gibran itu ada proses juga bukannya tidak berproses, kalau (sudah menjabat-red) sebagai walikota kan proses, cepat atau lambat itu bukan ukuran seseorang untuk berproses, tidak seperti akademisi yang harus sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun."

"Perpolitikan ini kan, kita bisa belajar setiap hari dan tidak harus cepat lambatnya. Kalau satu tahun bisa beradaptasi, saya kira bagus juga," ucapnya.

(*)