Muncul Tudingan Solo Diguyur Proyek Infrastruktur karena Dipimpin Gibran, Menteri PUPR Buka Suara

"Kalau pasar memang program APBN, Pasar Batu (Jawa Timur) itu lebih bagus daripada Pasar Legi (Solo). Trenggalek lebih bagus, malah jadi model untuk dipakai di mana-mana," kata dia.

Sementara itu, untuk proyek pembangunan di Kawasan Taman Balekambang hanya penataan kawasan atau revitalisasi saja karena dijadikan kawasan budaya.

Karena itu, Basuki menepis anggapan bahwa banyak pembangunan infrastruktur di Solo karena ada perlakuan khusus dari pemerintah pusat.

"Enggak kalau dianakemaskan enggak, banyak (proyek pusat) di mana-mana, semua," ucap Basuki.

Baca juga: Harapan FX Rudy ke Gibran Pasca Jadi Cawapres Prabowo : Segera Mengundurkan Diri ke DPC PDIP Solo

Mengarah pada indikasi nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan

Dilansir dari Kompas.com, Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berujar belanja pemerintah pusat yang terbilang sangat besar di Kota Surakarta bisa saja mengarah pada indikasi nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan.

"Termasuk indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme karena ada preferensi khusus dari pembangunan dengan BUMN atau belanja pemerintah pusat masuk ke infrastruktur di daerah yang kepala daerahnya memiliki kedekatan hubungan keluarga," kata Bhima dikonfirmasi, Sabtu (21/10/2023).

Dua instansi pusat yang paling banyak menggelontorkan anggarannya ke Kota Surakarta adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Selain itu, pembangunan dengan nilai anggaran yang cukup besar datang dari BUMN. Menurut Bhima, alokasi anggaran dari pusat ke Solo menciptakan kesan daerah ini sangat diistimewakan dan membuat iri daerah lainnya.

Padahal, banyak kepala daerah yang kinerjanya cukup bagus, namun pembangunannya infrastrukturnya minim lantaran keterbatasan anggaran APBD.

"Bisa buat ketimpangan antara Solo dengan daerah Jawa Tengah lainnya," ungkap Bhima.

PDRB Kota Solo

Menurut analisanya, ketimpangan anggaran dari pusat untuk Solo dan daerah lainnya bisa dilihat dari kontribusi sektor konstruksi dalam menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Di mana sejatinya apabila dibedah lebih dalam, kontribusi uang APBN dari pemerintah pusat terhadap PDRB Kota Surakarta tersebut sangat signifikan.

"Dampaknya kan terjadi kenaikan kontribusi sektor konstruksi menjadi 26 persen terhadap PDRB Solo di 2022. Padahal besarnya kontribusi sektor konstruksi infrasturktur bukan berasal dari belanja pemerintah Solo," ungkap Bhima.