Muncul Tudingan Solo Diguyur Proyek Infrastruktur karena Dipimpin Gibran, Menteri PUPR Buka Suara

TRIBUNSOLO.COM - Semenjak dipimpin oleh Gibran Rakabuming Raka, pembangunan di Kota Solo semakin berkembang pesat.

Tercatat sejak dua tahun terakhir, banyak proyek pemerintah pusat melalui APBN yang digarap di Kota Solo.

Baca juga: Muncul Isu Hubungan Jokowi dengan Megawati Memanas Usai Gibran Maju Cawapres, Sekjen PDIP Buka Suara

Kondisi pembangunan infrastruktur besar-besaran di Kota Solo ini bisa dibilang sangat kontras apabila dibandingkan kawasan lain di Solo Raya seperti Kabupaten Boyolali, Sragen, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, dan Wonogiri.

Isu tudingan Solo diguyur proyek infrastruktur karena di bawah kepemimpinan Gibran pun mencuat.

Terkait hal ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur pemerintah pusat di Kota Solo, Jawa Tengah selama ini berbasis pada kebutuhan, bukan karena mendapat prioritas khusus.

"Kalau ada beberapa program di situ, ya memang pas ada di situ, tapi tidak ada namanya karena prioritas. Ya memang kebutuhan," kata Menteri Basuki di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip dari Antara via Kompas.com, Rabu (25/10/2023).

Hal itu disampaikan Basuki untuk menjelaskan mengenai banyaknya proyek pusat di Solo yang dikerjakan selama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjabat wali kota.

Menurut Basuki, proyek pembangunan infrastruktur pemerintah pusat di daerah selama ini selalu didahului kajian serta memiliki landasan kuat sebelum dikerjakan.

"Ada (landasan) semua. Fly over di Prabumulih yang besok mau diresmikan Pak Presiden, fly over semua ada berapa, jembatan gantung itu 580 kita bikin," kata dia.

Selain di Kota Solo, dia menegaskan banyak sekali proyek pembangunan infrastruktur yang didanai APBN terealisasi di daerah lain di Tanah Air.

"Di NTT itu tujuh bendungan, ada kawasan kota juga, di Bali juga banyak, ya banyak sekali," ujar Basuki.

Dari sejumlah proyek pembangunan pemerintah pusat di Kota Solo, Basuki menilai hanya proyek infrastruktur yang dikerjakan bersama Kementerian Perhubungan yang skalanya tergolong besar.

"Yang besar kan cuma yang bersama Menhub itu, itu yang agak besar, lainnya cuma penataan kawasan," kata dia.

Begitu pula pembangunan pasar yang merupakan program APBN juga menyebar di daerah lain, bahkan tidak sedikit yang lebih bagus dibandingkan di Solo.

"Pasar di mana-mana, ada berapa puluh pasar di Indonesia ini, jadi kayak pasar di Lampung, di Padang ada dua, di Maluku, di Klaten, di Yogyakarta," beber Basuki.

"Kalau pasar memang program APBN, Pasar Batu (Jawa Timur) itu lebih bagus daripada Pasar Legi (Solo). Trenggalek lebih bagus, malah jadi model untuk dipakai di mana-mana," kata dia.

Sementara itu, untuk proyek pembangunan di Kawasan Taman Balekambang hanya penataan kawasan atau revitalisasi saja karena dijadikan kawasan budaya.

Karena itu, Basuki menepis anggapan bahwa banyak pembangunan infrastruktur di Solo karena ada perlakuan khusus dari pemerintah pusat.

"Enggak kalau dianakemaskan enggak, banyak (proyek pusat) di mana-mana, semua," ucap Basuki.

Baca juga: Harapan FX Rudy ke Gibran Pasca Jadi Cawapres Prabowo : Segera Mengundurkan Diri ke DPC PDIP Solo

Mengarah pada indikasi nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan

Dilansir dari Kompas.com, Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berujar belanja pemerintah pusat yang terbilang sangat besar di Kota Surakarta bisa saja mengarah pada indikasi nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan.

"Termasuk indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme karena ada preferensi khusus dari pembangunan dengan BUMN atau belanja pemerintah pusat masuk ke infrastruktur di daerah yang kepala daerahnya memiliki kedekatan hubungan keluarga," kata Bhima dikonfirmasi, Sabtu (21/10/2023).

Dua instansi pusat yang paling banyak menggelontorkan anggarannya ke Kota Surakarta adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Selain itu, pembangunan dengan nilai anggaran yang cukup besar datang dari BUMN. Menurut Bhima, alokasi anggaran dari pusat ke Solo menciptakan kesan daerah ini sangat diistimewakan dan membuat iri daerah lainnya.

Padahal, banyak kepala daerah yang kinerjanya cukup bagus, namun pembangunannya infrastrukturnya minim lantaran keterbatasan anggaran APBD.

"Bisa buat ketimpangan antara Solo dengan daerah Jawa Tengah lainnya," ungkap Bhima.

PDRB Kota Solo

Menurut analisanya, ketimpangan anggaran dari pusat untuk Solo dan daerah lainnya bisa dilihat dari kontribusi sektor konstruksi dalam menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Di mana sejatinya apabila dibedah lebih dalam, kontribusi uang APBN dari pemerintah pusat terhadap PDRB Kota Surakarta tersebut sangat signifikan.

"Dampaknya kan terjadi kenaikan kontribusi sektor konstruksi menjadi 26 persen terhadap PDRB Solo di 2022. Padahal besarnya kontribusi sektor konstruksi infrasturktur bukan berasal dari belanja pemerintah Solo," ungkap Bhima.

Ia menyoroti belanja dalam APBD Kota Surakarta yang hanya naik 0,96 persen, namun di sisi lain pembangunan infrastruktur fisik di kota kampung halaman Jokowi tersebut terbilang masif.

"Di tahun yang sama belanja pemerintah Solo cuma naik 0,96 persen year on year. Artinya uang untuk bangun infrastruktur berasal dari luar Solo, indikasi pakai banyak dana BUMN dan APBN pusat.

Beberapa proyek yang didanai pemerintah pusat dan BUMN antara lain pembangunan Rel Layang Simpang Joglo, revitalisasi Taman Balekambang, revitalisasi Pasar Jongke, dan revitalisasi Pasar Mebel Gilingan.

Kemudian proyek penataan Jalan Ngarsopuro-Gatot Subroto, renovasi Pura Mangkunegaran, revitalisasi Lokananta, revitalisasi Keraton Kasunanan, pembangunan PLTSa Putri Compo, perbaikan Jembatan Jurug, pembangunan Viaduk Gilingan.

Berikutnya pembangunan Rusun Putri Cempo, revitalisasi Pasar Legi, pembangunan ulang Rusunawa Semanggi, bantuan armada transportasi bus besar-besaran dan skema subsidinya dari APBN, hingga renovasi Stadion Manahan.

(Kompas.com)