Pemilu 2024
Pengamat Sebut Putusan MK Hanya Buka Jalan Anak Muda Ber-Previlege
Hanya anak muda yang memiliki hak istimewa atau privilege yang bisa ikut dalam kontestasi Pilpres.
Penulis: Tribun Network | Editor: Ahmad Syarifudin
TRIBUNSOLO.COM - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia minimum capres-cawapres tidak murni ditujukan bagi mereka anak muda. Hanya anak muda yang memiliki hak istimewa atau privilege yang bisa ikut dalam kontestasi Pilpres.
Terkhusus, dia menduga putusan MK ini memang ditujukan untuk putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka yang ingin maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.
Adapun Gibran berusia 36 tahun, dengan putusan MK, maka dia bisa melenggang maju kontestasi Pilpres 2024. Putusan MK yang dimaksud adalah seorang berusia di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asalkan pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Gibran saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo.
"Sebenarnya kan keliru juga kalau kita maknai bahwa ini membuka jalan untuk anak muda," kata Bivitri dalam acara Satu Meja The Forum yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (25/10/2023) malam.
Baca juga: Muncul Isu Hubungan Jokowi dengan Megawati Memanas Usai Gibran Maju Cawapres, Sekjen PDIP Buka Suara
"Nah kita harus lihat corenya, anak muda ini adalah anak muda yang punya privilege," sambung dia.
Bivitri kemudian langsung mencontohkan seperti apa hak istimewa yang dimiliki anak muda untuk bisa maju dalam kontestasi Pilpres. Hak istimewa yang dimaksud, adalah jika anak muda itu memiliki seorang paman hakim MK dan ayah seorang presiden.
Bivitri tak menyebut spesifik sosok yang dimaksud adalah Gibran.
"Kalau Anda tidak punya paman hakim MK, tidak punya Ayah seorang presiden, Anda tidak mungkin juga umur 36 tahun jadi calon wakil presiden," tegas Bivitri.
Baca juga: Posisi Gibran Usai Daftarkan diri Jadi Cawapres Dampingi Prabowo: Belum Kembalikan KTA PDIP
Di sisi lain, Bivitri mengaku senang melihat antusiasme masyarakat yang menyoroti bahkan mengkritisi soal putusan MK. Menurutnya, ini menandakan sebagian besar masyarakat tidak haus akan kekuasaan.
"Bahwa sekarang ada keresahan ini, kegelisahan, sebagian kemarahan, buat saya itu bagus. Artinya ternyata tidak semua warga negara Indonesia ini tergila-gila dengan kekuasaan dan masih berpikir secara rasional," imbuhnya.
Sebagai informasi, pasca putusan MK mengenai batas usia minimum capres-cawapres, dinamika politik menjelang Pilpres 2024 semakin kencang. Wali Kota Solo yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka langsung menerima pinangan Prabowo Subianto sebagai cawapres.
Baca juga: PDIP Tak Pecat Gibran? FX Rudy : Kesadaran Diri, Datang Kelihatan Muka Pulang Kelihatan Punggung
Gibran juga sudah resmi mendaftarkan diri bersama Prabowo sebagai bakal pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum, Rabu kemarin.
Undang-undang Pemilu 2017 sebelum putusan MK melarang mereka yang berusia di bawah 40 tahun untuk menjadi cawapres. Namun setelah ditambahkannya klausul baru tentang pernah atau sedang menjabat kepala daerah, orang-orang berusia di bawah 40 tahun pun boleh maju dalam kontestasi Pilpres.
Baca juga: Prabowo-Gibran Jalani Pemeriksaan di RSPAD Gatot Soebroto, Kompak dengan Pakaian Biru
Gibran Menyambut Bergabungnya PKS di Koalisi Pemerintah, Soal PDIP Tunggu Keputusan Prabowo |
![]() |
---|
Gagal Dilantik, Caleg dari PDIP Datangi Kantor KPU Lagi dan Minta Tunda Pelantikan DPRD Karanganyar |
![]() |
---|
Anggota DPRD Boyolali Periode 2024-2029 Dilantik, Susetya Kusuma Jadi Ketua Sementara |
![]() |
---|
Jalan Tarso dan Teguh di Pilkada Wonogiri Jateng Makin Terbuka, Golkar Beri Rekomendasi |
![]() |
---|
Blak-blakan Teguh Prakosa Bicara Soal Koalisi di Solo Jateng: Sebut Masih Cair, Bisa Berubah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.