Relawan Justru Yakin Isu Politik Dinasti Bakal Untungkan Prabowo-Gibran di Pilpres, Ini Alasannya

TRIBUNSOLO.COM - Relawan menanggapi soal isu dinasti politik yang saat ini menerpa Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Aliansi Relawan Gibran (ARG) tak khawatir isu dinasti politik itu bakal menggerus elektabilitas Prabowo-Gibran.

Mereka justru menganggap isu dinasti politik itu bakal menguntungkan pihak mereka di Pilpres 2024.

Baca juga: Anwar Usman Dicopot dari Ketua MK Usai Loloskan Gibran Cawapres, Cak Imin Sebut Tragedi Konstitusi

Sekretaris Nasional ARG yang juga Direktur Humas Haidar Alwi Institute, Sandri Rumanama, menyebut pihaknya tak mempermasalahkan isu dinasti politik itu.

"Biarkan saja mereka bermain main isu dengan bayangan mereka sendiri, isu politik dinasti justru menguntungkan kami para relawan untuk kerja dilapangan," kata Sandri, Kamis (9/11/2023).

Sandri mengatakan, pihaknya jadi lebih mudah untuk menyosialisasikan sosok Gibran lantaran status cawapres itu yang merupakan anak Presiden Joko Widodo.

"Alhamdulillah ketika kami ke lapangan masyarakat langsung respon kami dengan baik, jadinya tak perlu bersusah payah mengenalkan sosok Gibran," ujarnya.

Baca juga: Prabowo Minta Buruh Tak Tuntut Kenaikan Upah, Kubu Anies Sindir : Paham Situasi Lapangan atau Tidak?

Dia pun meyakini isu politik dinasti yang diarahkan kepada pasangan Prabowo-Gibran justru bisa jadi bumerang bagi kubu lawan.

Alasannya, banyak publik justru akan menaruh simpati kepada Gibran di saat keluarga Jokowi diserang bertubi-tubi.

"Mereka rugilah sendiri, semakin Gibran dan pak jokowi diserang semakin hari dukungan ke bro Gibran semakin bertambah karena rakyat bersimpati pada keluarga pak presiden yang terus dizalimi oleh lawan politik," tuturnya.

Diketahui, pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto mengundang kontroversi.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai pengusung Prabowo-Gibran menegaskan tetap mencalonkan keduanya lantaran putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Keluarga (MKMK) tak membatalkan putusan MK mengenai batas usia capres cawapres.

Putusan MKMK hanya memberikan sanksi etik kepada hakim konstitusi serta mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.

(*)