Ganjar Nilai Penegakan Hukum Era Jokowi Jeblok, Projo Ingatkan Peran Mahfud MD dan Yasonna Laoly

TRIBUNSOLO.COM - Ketua Badan Pemenangan Presiden Projo, Panel Barus, menanggapi pernyataan calon presiden Ganjar Pranowo yang memberikan penilaian jeblok untuk penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo.

Panel Barus mengungkapkan hal itu dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Senin (20/11/2023).

“Saya pikir kalau ini bicara tentang penegakan hukum dan kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi di MK saya pikir ini logika yang salah. Karena soal MK ini kan soal tafsir konstitusi oleh MK atas gugatan yang sah dari Masyarakat,” ucap Panel Barus.

Baca juga: Tanggapan TKN Soal Ganjar Pranowo Kritik Penegakan Hukum di Era Presiden Joko Widodo

“Sementara kalau diksinya kemudian penegakan hukum lain lagi menurut saya. Jadi saya ngelihatnya ini Pak Ganjar secara logika agak aneh, ini framing.”

Panel juga menilai ucapan Ganjar Pranowo itu sekaligus 'menampar' dua menteri yang memiliki kedekatan dengan PDI Perjuangan yakni Yasonna H Laoly dan Mahfud MD.

“Apa yang disampaikan Mas Ganjar ini juga menempeleng menteri-menteri yang lead di bidang itu, tadi dibilang Nusron ada Pak Mahfud, terus juga ada Yasonna Laoly sebagai Menkumham itu ya, ini nempeleng 2 orang ini sebenarnya secara tidak langsung,” ujar Panel.

Baca juga: Rober Christanto Resmi Dilantik Jadi Bupati Karanganyar oleh Pj Gubernur Jateng di Semarang

“Dan ini saya pikir, framing ini agak maksa, urusan angka 5, 6, 7 atau 4 ini indikatornya juga apa kita nggak nggak jelas.”

Panel berpendapat, Ganjar dalam posisi kebingungan saat ini sehingga menilai penegakan hukum era Presiden Jokowi jeblok tanpa indikator pasti.

“Pak Ganjar mungkin lagi bingung ya, bingung berposisi dalam posisi politik hari ini, dia mau ngomong keberlanjutan sudah ada yang lebih dulu bicara itu, mau ngomong perubahan sudah ada yang bicara tentang perubahan sehingga jadi agak bingung,” ujar Panel Barus.

(*)