Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Pemilu 2024

Tanggapan TKN Soal Ganjar Pranowo Kritik Penegakan Hukum di Era Presiden Joko Widodo

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, menanggapi kritikan Ganjar terhadap Presiden Jokowi.

Penulis: Tribun Network | Editor: Mardon Widiyanto
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bersalaman dan tersenyum saat bertemu mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di kediaman JK, Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (19/11/2023) sore. 

TRIBUNSOLO.COM - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mengkritik penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ganjar Pranowo menyebut nilai rapor penegakan hukum serta hak asasi manusia (HAM) pemerintahan Presiden Jokowi saat ini jeblok.

Baca juga: Solihin GP Masuk dalam Tim Pemenangan Daerah Ganjar-Mahfud di Jawa Barat

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, menanggapi pernyataan Ganjar tersebut.

Nusron Wahid menilai, sebaiknya Ganjar menyampaikan kritikan itu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, yang juga cawapresnya.

Sebab, kata Nusron, Mahfud MD merupakan sosok yang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum di Indonesia.

"Tanggapan saya, sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD," ujarnya, Minggu (19/11/2023).

"Menkopolhukam-nya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum 'kan Pak Mahfud MD."

"Jadi sebaiknya, Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Tanyakan itu kepada Pak Mahfud MD," papar Nusron Wahid.

Calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo di forum Centre for Strategis and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo di forum Centre for Strategis and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa (7/11/2023). (YouTube CSIS Indonesia)

Baca juga: Rencana Rapat Dewan Pengupahan Jelang Penetapan UMK Karanganyar 2024, Dinas: Insyaallah, Hari Selasa

Sementara itu, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi, meyakini kritikan soal penegakan hukum akan menjadi masukan bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

"Sejalan dengan pernyataan Mas Ketum kami Mas Kaesang Pangarep, terkait penilaian buruk dari Pak Ganjar terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi saat ini yang dinilai mengalami kemunduran, ini tentu akan menjadi pecutan dan masukan bagi Presiden Jokowi," ungkap Dedek dalam keterangannya, Minggu.

Ia pun mendoakan Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Mahfud MD selalu sehat agar dapat merespons kritik Ganjar dengan kinerja.

"Selanjutnya kami doakan agar Pak Jokowi sebagai Presiden dan Prof Mahfud MD selaku Menkopolhukam RI sehat-sehat terus supaya dapat menjawab kritikan Pak Ganjar dengan kerja-kerja yang lebih baik lagi, agar penilaian terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi dapat makin baik," terangnya.

(*)

Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved