Puan Maharani Bicara Peluang Jusuf Kalla Dukung Ganjar di Pilpres 2024, Singgung soal Visi Misi

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani membahas kans Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) mendukung pasangan calon (paslon) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang.

Sinyal Jusuf Kalla mendukung Ganjar Pranowo muncul saat keduanya bertemu di kediaman JK di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (19/11/2023) sore. 

Puan Maharani menyebut, persoalan dukung atau tidak mendukung tentunya JK harus memiliki misi dan visi yang sama dengan Ganjar-Mahfud soal Indonesia ke depannya.

"Terkait dengan dukung tidak mendukung atau apakah akan ikut atau tidak ikut, menurut saya hari ini yang paling penting adalah kita harus punya misi yang sama, visi yang sama dalam membangun Indonesia ke depan," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Dia memuji sikap Ganjar menemui JK yang dianggapnya sebagai silaturahmi.

Menurut Puan Maharani, Ganjar Pranowo memang harus bersilaturahmi dengan pihak yang mendukung maupun tidak mendukungnya di Pilpres 2024.

Ganjar-Mahfud kata Puan, tidak bisa membangun bangsa ini berdua saja.

Mereka harus bisa merangkul pihak lain.

"Saya rasa membangun bangsa dan negara itu tidak hanya bisa sendirian, membangun bangsa dan negara itu memang harus saling merangkul dan menyatukan visi dan misi secara bersama-sama untuk Indonesia ke depan," pungkasnya.

Baca juga: Ganjar Beri Nilai 5 Penegakan Hukum di Era Jokowi, Gibran : Yang Menilai Biar Warga

Jawaban JK

Calon Presiden (capres) RI, Ganjar Pranowo, sendiri memang sempat menggoda JK untuk memberikan dukungannya.

Momen itu terjadi setelah  pertemuan Ganjar Pranowo dan JK, di kediaman pribadi Jusuf Kalla, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Jusuf Kalla mengungkapkan, ia tak bisa bergabung dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan capres-cawapres Ganjar - Mahfud. 

Ia menjelaskan, hal itu karena ia harus bersikap netral, mengingat Jusuf Kalla menjabat sebagai Kepala lembaga Palang Merah Indonesia (PMI). 

"Saya ini ketua PMI. PMI itu harus netral, jadi tidak bisa menjadi TPN," ucap JK, kepada awak media, pada Minggu (19/11/2023). 

Lebih lanjut, JK menjelaskan, semua warga negara pasti memiliki pilihan calon presidennya masing-masing. 

Meski demikian, menurutnya, ada tanggung jawab sebagai pejabat harus bersikap netral.

"Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan politis silahkan, tapi ada hal-hal tertentu yang membatasinya," ungkap JK.

(*)