Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Pemilu 2024

Sindir Siapa? Sekjen PDIP Sebut Ada Parpol yang Jumlah Balihonya Lebih Banyak Ketimbang Pengurus

Hasto Kristiyanto tak mengungkapkan secara gamblang partai politik yang dia maksud.

Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023). 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut saat ini ada politik (parpol) yang jumlah balihonya lebih banyak ketimbang jumlah pengurusnya.

Hasto Kristiyanto tak mengungkapkan secara gamblang partai politik yang dia maksud.

Adapun pernyataan itu disampaikan Hasto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Baca juga: Hasto PDIP Klaim Cuma Ganjar Pranowo Capres yang Mirip Jokowi : Kalau Prabowo Hanya Fokus Alutsista

Pada mulanya, Hasto usul agar dibentuk Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) sebagaimana dibuat seorang pemikir Islam sekaligus cendekiawan, Nurcholish Madjid atau Cak Nur, ketika itu.

Ia menyebut hal itu penting agar ada lembaga independen yang bisa menjadi wasit bagi para kontestan.

"Untuk juga ikut menjadi wasit yang baik antarpartai politik, antar calon," kata Hasto dalam jumpa pers.

Dia memberikan contoh, saat ini ada sebuah parpol yang tiba-tiba memasang balihonya di seluruh Indonesia.

Baca juga: Kata Gibran soal Rencana Cek Pembangunan IKN di Kalimantan : Saya Tidak Punya Wewenang Untuk Ngecek

"Misalnya sekarang ada partai yang tanpa diketahui dari mana tiba-tiba bisa memasang balihonya di seluruh nusantara. Balihonya itu lebih banyak daripada jumlah pengurusnya," ujar Hasto.

Terkait fenomene ini, dia menilai harus ada lembaga yang bisa melakukan pengawasan seperti berapa jumlah biaya pemasangan baliho, dan sebagainya.

"Ini harus ada yang menghitung, berapa? Apakah partai-partai itu melaporkan? Berapa biaya pemasangan baliho, berapa jumlah baliho yang dipasang?" ucapnya.

Demi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, hal itu penting dilakukan menurutnya.

"Sehingga memang untuk menjaga fairness dan untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia diperlukan komite independen," ungkap Hasto.

(*)

Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved