Alasan Puluhan Mahasiswa Geruduk Balai Kota Solo Ajak Gibran Latihan Debat : Tak Puas & Kecewa

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Alasan puluhan mahasiswa menggeruduk Balai Kota Solo dan mengajak Gibran Rakabuming Raka untuk latihan debat terkuak.

Ketua BEM KM Unisri Raafila Anbiya mengatakan pihaknya tak puas dan kecewa kepada Wali Kota Solo yang juga cawapres nomor urut 2 tersebut.

Kekecewaannya dilatarbelakangi Gibran yang kedapatan beberapa kali tak menghadiri forum publik untuk berdebat.

Padahal dua cawapres lain menghadiri acara-acara sejenis.

“Kami sangat kecewa. Ketika kegiatan publik Mas Gibran tidak mau hadir. Kami ingin melihat gagasan Mas Gibran seperti apa,” jelasnya, Senin (18/12/2023).

Adapun aksi puluhan mahasiswa ini bertajuk Mimbar Kerakyatan, Tahta untuk Rakyat.

Ia juga kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan batas usia capres cawapres sehingga Gibran melenggang mendaftar sebagai cawapres.

Setelah itu, meski Mantan Ketua MK Anwar Usman telah dicopot dari jabatannya, putusan ini tetap berlanjut dan membuat Gibran ditetapkan sebagai cawapres.

“Hari ini mengajak Mas Gibran debat karena ketidakpuasan kita. Pertama karena etika hukum yang dilanggar. Putusan MKMK yang telah dilanggar. Dilanggengkan untuk menjadi cawapres,” terangnya.

Baca juga: Penganiayaan Anjing Lato di Mojosongo Solo, 1 Warga Kena Gigitan di Pinggang, Sempat Dibawa ke RS

Seluruh perwakilan mahasiswa Indonesia hadir di acara ini. Dari Jakarta ada mahasiswa UI dan Paramadina.

Dari Jogja ada UGM dan UMY. Sedangkan Solo Raya ada Unsa, IIM, Poltekkes Aisyiyah dan Unisri sebagai inisiator.

“Hari ini gerakan keberlanjutan. Pertama di Monumen 45 kedua di titik nol Jogja. Ketiga di Solo,” ungkapnya.

Mereka membawa jagung untuk menyampaikan simbol bahwa saat ini demokrasi masih seumur jagung.

Menurutnya, putusan MK yang cacat secara etika menunjukkan demokrasi di Indonesia belum matang.

“Putusan MK kemarin kita merasa dikhianati dari proses hukumnya. Hari ini putusan MK ternyata melanggar etika. Pada akhirnya cawapres juga melanggar etika,” terangnya.