Pemilu 2024
KPK Tunggu Hasil Audit PPATK soal Transaksi Janggal Dana Kampanye yang Diduga Libatkan Parpol
Nurul Ghufron menyebut PPATK bisa mengirim hasil analisa transaksi mencurigakan ke KPK jika ada unsur dugaan korupsi di dalamnya.
Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih menunggu laporan hasil audit dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait sumber transaksi janggal dana kampanye.
Komisioner KPK, Nurul Ghufron, menyampaikan hal itu di Jakarta, Senin (18/12/2023), dikutip dari Kompas.tv.
“Sejauh ini KPK belum menerima hasil audit dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan -red),” ucap Ghufron.
Baca juga: Cak Imin Sindir Pembangunan Tol Jor-joran di Era Jokowi : Tukang Becak Enggak Bisa Nikmati
Ghufron menyebut PPATK bisa mengirim hasil analisa transaksi mencurigakan ke KPK jika ada unsur dugaan korupsi di dalamnya.
Setelah laporan audit diterima, KPK bisa melanjutkan proses hukum untuk mengusut kasus korupsi tersebut.
“PPATK akan mengirimkan hasil analisa transaksi mencurigakan ke KPK jika diduga berasal dari korupsi, atas hasil laporan hasil audit tersebut KPK melakukan proses hukum,” jelas Ghufron.
Diberitakan, temuan mengejutkan disampaikan PPATK.
Mereka mengungkap adanya transaksi janggal dana kampanye pemilu yang merata terjadi di partai politik peserta Pemilu 2024.
“Hampir merata dia,” ujar Humas PPATK Natsir Kongah, Minggu (17/12/2023).
Baca juga: Debat Capres-Cawapres Selanjutnya Dipastikan tak Digelar di Kantor KPU RI Seperti Debat Perdana
Natsir Kongah dalam keterangannya melaporkan, transaksi mencurigakan yang digunakan sebagai dana kampanye mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Salah satunya dari tambang ilegal hingga penyalahgunaan BPR di Jawa Tengah.
“Dari indikasi perputaran dana yang ada pada beberapa peserta itu mengindikasikan ada dana yang berasal dari tindak pidana salah satunya ilegal mining, lebih dari Rp1 triliun,” ungkap Natsir.
(*)
Gibran Menyambut Bergabungnya PKS di Koalisi Pemerintah, Soal PDIP Tunggu Keputusan Prabowo |
![]() |
---|
Gagal Dilantik, Caleg dari PDIP Datangi Kantor KPU Lagi dan Minta Tunda Pelantikan DPRD Karanganyar |
![]() |
---|
Anggota DPRD Boyolali Periode 2024-2029 Dilantik, Susetya Kusuma Jadi Ketua Sementara |
![]() |
---|
Jalan Tarso dan Teguh di Pilkada Wonogiri Jateng Makin Terbuka, Golkar Beri Rekomendasi |
![]() |
---|
Blak-blakan Teguh Prakosa Bicara Soal Koalisi di Solo Jateng: Sebut Masih Cair, Bisa Berubah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.