Persiapan Pemkab Sukoharjo Hadapi Potensi Lonjakan Kasus Covid-19 : Ruang Isolasi & Nakes Disiapkan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo telah menyiapkan sejumlah antisipasi lonjakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19. 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, Tri Tuti Rahayu mengatakan sejumlah fasilitas layanan kesehatan telah diminta untuk menggiatkan dan mensosialisasikan kembali perilaku hidup bersih sehat (PHBS), serta menerapkna protokol kesehatan. 

"Semua puskesmas sudah menerima surat edaran siaga sebagaimana instruksi dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah," jelasnya, Senin (18/12/2023).

RSUD Ir Soekarno Sukoharjo saat ini juga telah mempersiapkan ruang isolasi dan tenaga medis. 

Baca juga: 2 Warga Sukoharjo Terpapar Covid-19, Satu Diantaranya Dirawat di RS Hermina Surakarta

Tri mengatakan saat ini ada dua warga Sukoharjo yang terkonfirmasi positif Covid-19. 

Mereka merupakan warga lanjut usia yang memiliki riwayat penyakit penyerta atau komorbid. 

"Mereka terkonfirmasi dari layanan kesehatan yang memberikan rujukan perawatan bagi masyarakat," ucap Tuti.

Ia mengatakan, dari dua warga lanjut usia yang terpapar Covid-19 salah satunya dalam penanganan di salah satu rumah sakit di Kota Solo yakni Rumah Sakit Hermina Surakarta.

Baca juga: Gedung Taman Budaya Sukoharjo Sudah Selesai Dibangun, Kini Tinggal Tunggu Peresmian

"Sedangkan satu lainnya sudah melaksanakan tata laksana protokol kesehatan Covid-19, artinya satu kasus sudah melaksanakan pengobatan rawat jalan," ujarnya.

Tuti menjelaskan, Sejauh ini baru dua laporan positif terkait peringatan ancaman kenaikan kasus Covid-19.

"Saya mengimbau, agar masyarakat memakai masker bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan kembali diintensifkan, sakit diminta tetap memakai masker saat keluar rumah dan berada diruang publik" paparnya. 

Namun, ketentuan pemakaian masker secara umum belum diwajibkan, hal itu setelah Presiden RI Joko Widodo resmi mencabut kebijakan PPKM. 

(*)