LSI Denny JA Ungkap Alasan Elektabilitas PDIP Turun Disalip Gerindra, Singgung Blunder dan Jokowi

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - LSI Denny JA merilis hasil survei yang menunjukkan elektabilitas PDIP disalip oleh Gerindra pada November 2023.

Direktur Citra Publik Indonesia (CPI) LSI Denny JA Hanggoro Doso Pamungkas menyebut ada beberapa alasan kenapa elektabilitas PDIP cenderung turun selama beberapa waktu terakhir.

Doso menyebut hal itu ditengarai karena serangan PDIP ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuat pendukung Jokowi beralih meninggalkan PDIP.

Baca juga: Ikon Boyolali Metal Dituding Mirip Salam Metal PDIP, Bupati Said Bantah Ada Keterkaitan : Beda Makna

“Serangan-serangan seperti menyampaikan neo-orba, isu penegakan hukum bernilai 5 oleh Ganjar, isu dinasti, justru malah mengkibatkan turunnya pemilih yang kuas pada kinerja Jokowi berpindah ke lainnya,” jelas Hanggoro dalam siaran pers virtual di YouTube LSI Denny JA, Selasa (19/12/2023).

Terlihat dalam survei yang dirilis pada periode Juni-November 2023 publik rakyat yang puas terhadap Jokowi terus menurun mendukung PDIP.

Pada Juni, sebanyak 34,6 persen publik yang puas terhadap Jokowi mendukung PDIP. Kemudian turun pada Agustus 2023 menjadi 28,8 persen, dan November semakin turun menjadi 21,4 persen.

"Mulai bulan Juni, Agustus, hingga November 2023 mereka yang puas memilih yang menyatakan puas pada kinerja Jokowi itu secara konsisten turun dari PDIP,” kata Hanggoro.

Baca juga: PSI Sebut Ingin Jadikan Jateng Kebun Mawar, Sekjen PDIP Hasto Nyatakan Banteng Tetap Kuat

Blunder kedua adalah ketika dua kader PDIP, Ganjar Pranowo dan I Wayan Koster menolak Piala Dunia U-20 karena kehadiran Israel.

Sebanyak 16,6 persen publik menyalahkan Ganjar, 9,3 persen kepada PDIP, dan 5,7 persen menyalahkan I Wayan Koster.

Penolakan Piala Dunia U-20 ini menurutnya turut andil menggerus suara PDIP.

“Ternyata, menolak piala dunia itu bukan hanya Ganjar, I Wayan Koster, maupun Megawati, tapi juga PDIP dianggap pihak yang turut serta menolak Piala Dunia kala itu,” paparnya.

Kemudian, Hanggoro menjelaskan blunder ketiga adalah ketika PDIP menjadikan presiden sebagai petugas partai yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat.

“Mayoritas masyarakat yang kita tanyakan kurang setuju, 68,9persen menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali dengan sebutan Presiden RI sebagai petugas partai,” jelas Hanggoro.

Baca juga: GSP Dorong Pilpres 2024 Sekali Putaran, Dapat Menghemat Keuangan Negara Rp17 Triliun

Dua Faktor Elektabilitas Gerindra Melampaui PDIP

Sementara itu, LSI Denny JA juga juga membeberkan faktor yang membuat elektabilitas Gerindra naik di Pemilu 2024.