Dana Kampanye Pasangan AMIN Hanya Rp1 Miliar Dianggap Janggal, Cak Imin Buka Suara

Pasangan Ganjar-Mahfud:

• Sumbangan uang dari paslon: Rp100 juta.
• Sumbangan uang dari parpol atau gabungan parpol:Rp2 miliar 950 juta.
• Sumbangan uang dari pihak lain atau perseorangan: Rp1 juta 670 ribu.
• Sumbangan uang dari pihak lain perusahaan dan atau badan usaha non pemerintah: Rp20 miliar 324 juta.
• Jumlah total awal dana kampanye: Rp 23.375.920.999

Baca juga: Respons Anies Dilaporkan ke Polisi karena Akronim AMIN : Kok Baru Sekarang Dipermasalahkan?

Akibat dana kampanye yang minim ini, pasangan AMIN pun dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dianggap tak transparan soal dana kampanye.

Laporan ke Bawaslu dilayangkan kumpulan advokat dari Lingkar Nusantara (Lisan).

Ketua LISAN Hendarsam Marantoko mengatakan, pelaporan ke Bawaslu dilakukan pada Jumat (22/12/2023).

“Ketika pasangan AMIN hanya mencantumkan dana awal kampanye hanya Rp1 miliar itu sangat janggal,” kata Hendarsam, Minggu (24/12/2023).

Dia menilai, angka itu tidak realistis jika dilihat dari aktivitas kampanye pasangan AMIN.

Jika dihitung dari biaya pesawat jet pribadi dan sewa kantor tim sukses di area Menteng saja, sudah memakan biaya yang cukup tinggi.

Baca juga: Gus Yahya Berkelakar Cak Imin Tak Akan Menang Pilpres, Cawapres Anies : Kita Buktikan Nanti

“Bila kita coba hitung secara kasar, biaya sewa kantor mewah di area elit, pesawat jet pribadi untuk kegiatan kampanye ke 38 provinsi, serta baliho, apa mungkin cukup dengan hanya Rp 1 miliar?” ucapnya.

Hendarsam menduga, pasangan AMIN memanipulasi data dana awal kampanye.

Hendarsam juga berkaca dari pengalaman Pilgub DKI 2017.

Saat itu, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghabiskan dana lebih dari Rp 50 miliar.

“Sulit dipahami bila dana kampanye untuk tingkat gubernur provinsi jauh lebih tinggi dari kontestasi tertinggi di Indonesia, yaitu pemilihan presiden dan wakilnya,” ucapnya.

Menurut Hendarsam, tidak elok jika pasangan AMIN memanipulasi dana awal kampanye hanya untuk kepentingan pencitraan.

“Kalau dari awal saja sudah tidak transparan, bagaimana nanti ketika sudah menjabat sebagai presiden. Mari kita cermati sama-sama, agar bangsa ini kelak akan dipimpin oleh seseorang yang berintegritas tinggi dan tidak manipulatif terhadap bangsanya sendiri,” tandas Hendarsam.

Pembiayaan kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 diprediksi masih menghadapi masalah klasik, berkaitan dengan dana-dana gelap yang mengucur tanpa tercatat sebagai dana kampanye resmi.