Rawan Dipolitisasi Pihak Lawan, TPN Ganjar-Mahfud Bantah Telah Usulkan Penghentian Program Bansos

TRIBUNSOLO.COM – Kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo – Mahfud MD membantah mengusulkan penghentian bantuan sosial (bansos) sampai Pilpres 2024 selesai.

Bantahan itu disampaikan oleh Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis.

"Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos," kata Todung dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (3/1/2024).

Lanjutnya, pihak Ganjar – Mahfud sangat setuju bahwa bansos harus diteruskan karena memang rakyat membutuhkannya.

Baca juga: Kontroversi Program Bangun Kota Setara Jakarta, Anies Baswedan Jawab dengan Rencana Upgrade 40 Kota

Menurutnya, kini justru ada peluang program bansos dipolitisasi untuk menguntungkan pasangan calon (Paslon) tertentu.

Padahal, kata dia, bansos merupakan program yang dananya berasal dari uang masyarakat dan penyalurannya disetujui pemerintah dan DPR RI.

"Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini," ujar Todung.

Sebelumnya, TPN Ganjar-Mahfud sempat dikritik Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming karena disebut mengusulkan penundaan pembagian bansos.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Grace Natalie mengatakan, usulan itu berdampak besar kepada masyarakat miskin.

Baca juga: Hasto PDIP Minta Hasil Survei Diaudit, TKN Prabowo-Gibran Persilakan Datangkan Ahli dari Amerika

"Kasihan kalau menunda. Mungkin temen-temen yang ngomong itu tidak merasakan membutuhkan bansos dan menggantungkan hidupnya untuk bansos. Tetapi kalau yang menggantungkan dan ditunda berasa banget efeknya. Janganlah kasihan masyarakat," kata Grace saat ditemui di Lounge Saphire Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Minggu (31/12/2023).

Lagi pula, kata Grace, bansos sudah dianggarkan melalui APBN untuk bisa disalurkan kepada masyarakat yang tidak mampu. Sebagian dari mereka pun menunggu adanya bansos dari pemerintah.

"Kalau itu diambil, kasihan hak-hak masyarakat yang menunggu atau betul-betul bergantung pada bansos itu. Jadi, sebaiknya jangan ditunda karena memang sudah dianggarkan, dan ada orang-orang yang betul-betul membutuhkan," ucapnya.

(*)