Hasto PDIP Minta Hasil Survei Diaudit, TKN Prabowo-Gibran Persilakan Datangkan Ahli dari Amerika

TRIBUNSOLO.COM - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid merespons soal pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta hasil survei diaudit.

Bahkan Nusron Wahid mempersilakan PDIP jika ingin mengusulkan komite independen untuk mengaudit hasil survei.

"Oh silakan, Mas, silakan. Silakan mau bentuk komite independen. Kalau perlu panggil dari Amerika atau PBB, enggak apa-apa. Panggil ahli dari Amerika, dari PBB, dari Harvard atau dari mana, kita malah senang. Makin banyak ahli kita malah tambah senang. Makin kredibel. Dan hasilnya makin tambah jelas begitu. Silakan. Silakan, Mas," ujar Nusron saat dimintai konfirmasi, Rabu (3/1/2024).

Baca juga: TGB Sindir Paslon yang Habiskan Rp 450 T Hanya untuk Satu Program, Bandingkan dengan Ganjar-Mahfud

"Mau buat komite audit dari mana, monggo. Silakan untuk itu," kata dia.

Nusron menganlogikan hasil survei dengan pengecekan kesehatan oleh dokter. 

Apabila hasilnya bagus, maka harus bersyukur.

Sementara jika hasilnya sebaliknya, Nusron menyarankan agar mereka meningkatkan kesehatan.

Bukannya malah menyalahkan dokter.

Baca juga: Anies Baswedan Minta Bansos Tak Disalahgunakan untuk Kepentingan Pribadi di Masa Pemilu 2024

"Kalau hasilnya kurang bagus tinggal kita perbaiki kesehatan kita. Jangan kemudian menyalahkan dokternya begitu. Ibarat survei kan ibaratnya kayak dokter begitu. Masa kemudian dokternya mau diaudit gitu hahaha. Mohon maaf, Mas, ya," kata dia. 

Adapun Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebelumnya sempat mengusulkan dibentuknya komite independen untuk mengaudit hasil survei yang diterbitkan oleh sejumlah lembaga.

Ia meminta hal itu berkaitan dengan hal yang menimpa PDIP.

Yakni adanya dugaan upaya menggiring opini lewat lembaga survei bahwa pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) akan berlangsung satu putaran.

"Jadi diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Selasa (2/1/2023).

"Tinggal nanti bisa diaudit mana yang betul-betul menggunakan secara metodologi benar, dan dari aspek perizinan itu juga dimungkinkan adanya suatu intervensi terhadap daerah-daerah yang dijadikan tempat responden yang kemudian diintervensi terlebih dahulu," kata Hasto.

(*)