Tak Mau Insiden Boyolali Terulang, Ganjar Minta Pendukung Tak Lagi Pakai Knalpot Brong

TRIBUNSOLO.COM - Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo memberikan perhatian khusus pada kejadian pengeroyokan terhadap pendukungnya oleh anggota TNI di Boyolali.

Diketahui sebelumnya, kejadian tersebut dilatarbelakangi penggunaan sepeda motor berknalpot brong.

Baca juga: KRONOLOGI Perampokan Emak-Emak di Karangtalun Boyolali, Pelaku Pura-pura Tanya Alamat

Ganjar pun tak ingin jika kejadian tersebut terulang kembali.

"Nanti sebentar lagi kita akan memasuki masa kampanye terbuka. Saya pesan betul-betul, saya tidak mau kejadian yang ada di Boyolali terulang," kata Ganjar saat berkampanye di Purbalingga, Senin (15/1/2024) dilansir dari Kompas.com.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bukan kewenangan TNI untuk menertibkannya.

Namun, Ganjar juga mengingatkan agar para pendukung introspeksi supaya kejadian serupa tidak terulang lagi.

"Kita sendiri juga mesti koreksi, jadi bapak ibu nanti teman-teman yang mau ikut kampanye pakai motor, itu knalpotnya tidak usah dibrong," ujar Ganjar.

Ganjar pun menyebut bahwa pendukungnya bisa memakai knalpot yang tidak mengeluarkan suara saat digunakan.

"Atau kalau digas keluar 'tiga, tiga, tiga', 'tiga, tiga, tiga', nah gitu, knalpotnya jangan diganti, pakai itu saja," ucapnya sambil bergurau.

Kapolda Jateng Warning Masyarakat Tak Gunakan Knalpot Brong

Diberitakan TribunSolo, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi memberikan warning pengendara sepeda motor berknalpot brong.

Hal itu disampaikan Kapolda usai meresmikan gedung Satpas Polres Boyolali dan 11 Gedung Kepolisian di Jateng, Senin (15/1/2024).

Kapolda menyatakan sudah sejak setahun lalu pihaknya telah tagline Jateng bebas Knalpot Brong.

Karena memang, penggunaan knalpot Brong itu tidak sesuai dengan spesifikasi.

Baca juga: Gibran Cuti 3 Hari Lagi Buat Kampanye, Wakil Wali Kota Solo: Pemerintahan Harus Tetap Berjalan

Knalpot brong ini mengganggu lingkungan dan ketertiban umum yang telah diatur dengan Undang-undang lingkungan hidup.