Guru Besar UMS Baca Petisi soal Penyelenggara Negara Tak Netral : Negeri Kehilangan Adab & Etika

Laporan Wartawan TribuSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Setelah tiga perguruan tinggi mengeluarkan sikap untuk mengkritisi kepala negara, kini giliran Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mengeluarkan sikap untuk mengkritisi praktik politik dari penyelenggara negara.

Pernyataan sikap yang dikeluarkan UMS yakni dengan pembacaan petisi yang dibacakan secara langsung oleh Guru Besar UMS yang bernama Seruan Maklumat Kebangsaan.

Pembacaan petisi itu berlangsung di gedung Siti Walidah Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Senin (5/2/2024).

Pembacaan Maklumat Kebangsaan dibacakan oleh salah satu Guru Besar UMS yakni Prof Aidul Fitriciada Azhari dengan disaksikan oleh Guru besar UMS lainnya.

Prof Aidul Fitriciada Azhari menyampaikan jelang pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif tahun 2024, terlihat dengan jelas telah terjadi penyimpangan oleh penyelenggara negara.

"Penyimpangan itu terutama terlihat dari penyalahgunaan pranata hukum lewat Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan yang berwatak nepotis dan oligarkis yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang tidak netral," ucap Aidul, Senin (5/2/2024).

Menurutnya, ketidaknetralan dalam kontestasi Pemilihan Umum itu berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara massif.

"Situasi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan kebangsaan dan kenegaraan telah kehilangan adab dan etika yang mengancam masa depan demokrasi," terangnya

Baca juga: BEM UNS Solo Desak Guru Besar UNS Ikuti Langkah UGM Hingga UI : Kalau Tidak Bisa, Kita Inisiasi

Selain itu, ia sebagai Guru Basar Fakultas Studi Hukum UMS juga menjelaskan pada dasarnya maklumat ini berangkat dari keprihatinan Sivitas Akademika terhadap perkembangan demokrasi dan kenegaraan Indonesia.

"Dan kami tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung satu paslon, ini murni aktualitas dari nilai-nilai akademis warga Muhammadiyah," paparnya.

Sementara itu, sebagai warga Sivitas Akademika UMS, Aidul menyerukan delapan poin Maklumat Kebangsaan.

Delapan poin yang diserukan diantaranya, terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang.

1. Para elit politik yang tengah ber kontestasi dalam Pemilihan Umum 2024 untuk kembali kepada nilai-nilai moral kebangsaan yang bersumber dari ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia;

2. Presiden dan para elit politik untuk mengembalikan kehidupan demokrasi yang menjunjung adab dan etika kebangsaan yang bukan hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan semata, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia;