Makan Siang Gratis, Tahun Pertama Akan Habiskan Rp 120 T, Gibran-Prabowo Bahas Kementerian Baru

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto Nugroho

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan terjadi pada 22 Februari 2024 malam nanti. 

Pertemuan itu rencananya akan membahas terkait salah satu program yang akan mereka jalankan saat telah resmi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. 

Program itu berkaitan dengan makan siang dan susu gratis untuk anak-anak. 

Adanya pertemuan dengan Prabowo pun disampaikan langsung Gibran.

Baca juga: Gibran Tanggapi Penolakan Hasil Sirekap oleh PDIP, Sarankan Lapor Bila Ada Kecurangan

Apalagi, Prabowo disebut tidak menutup kemungkinan untuk dibentuk kementerian khusus untuk program makan siang dan susu gratis anak-anak itu. 

"Nanti malam saya ketemu (dengan Prabowo) untuk membicarakan itu," ujar Gibran di Balai Kota Solo, Kamis (22/2/2024).

Gibran mengaku telah diberitahu peluang adanya pembentukan kementerian khusus untuk program tersebut. 

"Sudah (dibicarakan dengan Gibran)," pungkasnya.

Namun demikian, Gibran tak menjelaskan lebih lanjut dimana pertemuan dirinya dengan Prabowo nanti malam.

Habiskan Ratusan Triliun

Sementara itu, program Prabowo - Gibran soal makan siang dan susu gratis diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp 120 triliun dalam tahun pertama atau tahun 2025. 

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengatakan anggaran tahun pertama itu masih jauh target dari pembiayaan awal yang mencapai Rp450 triliun per tahun.

Nantinya anggaran tersebut akan terus meningkat hingga bisa terealisasi penuh pada 2029.

"Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo‐Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun per tahun," kata Budiman, Kamis (22/2/2024) dikutip dari Tribunnews.

"Sehingga diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar 100‐120 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo‐Gibran," tambahnya.

Namun begitu, Budiman tidak merinci berapa anak-anak yang menjadi penerima manfaat makan siang dam susu gratis pada tahun pertama.

Hal yang pasti, kata dia, program ini nantinya tidak hanya mengandalkan APBN saja.

Baca juga: Malam Ini Gibran Bertemu Prabowo, Bahas Kementerian yang Mengurusi Makan Siang Gratis

"Program ini tidak hanya melalui pendekatan pembelanjaan hilir atau langsung belanja porsi makan tanpa menyiapkan sumber bahan pangannya dan mengandalkan APBN saja, agar program ini lebih berdampak secara pertumbuhan dan kemandirian ekonomi nasional," katanya.

Dijelaskan Budiman, Prabowo‐Gibran juga telah merencanakan program ini akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional.

Ia menerangkan pembelanjaan hulu, hilirisasi komoditi pangan skala kabupaten, serta konsep collaborative farming yang melibatkan industri pangan nasional akan mewarnai implementasi program makan siang dan susu gratis.

"Desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis.

Diperkirakan sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa bisa dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini," katanya.

Lebih lanjut, Budiman mengatakan nantinya ada 20 ribu desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur, penggemukan sapi serta usaha sapi perah.

Baca juga: Sindir Siapa? Nusron Wahid Sebut Ada Parpol Mau Gabung Prabowo-Gibran Tapi Punya Aturan Main Sendiri

Selain itu ada 2 ribu desa nelayan yang dapat diandalkan untuk penyediaan ikan segar, serta ribuan desa lainnya dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah‐buahan hingga bumbu masak untuk penyediaan makan siang gratis.

Di sisi lain, BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa, UMKM dan koperasi akan dikonsolidasikan untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan program ini.

Sementara itu, industri besar pangan nasional bisa berperan untuk mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian sehingga production spillover yang dihasilkan dapat dinikmati oleh industri pangan tersebut secara efektif dan efisien.

Dengan pendekatan ini, Budiman memperkirakan nantinya akan terjadi penghematan hingga 40‐50 persen dari kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN jika hanya melakukan pembelanjaan hilir.

"Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp50‐60 triliun saja. Angka kebutuhan APBN sebesar itu tentu dapat dialokasikan oleh Pemerintahan Prabowo‐Gibran dengan relatif mudah melalui efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara," pungkasnya.

(*)