Tolak Wacana Hak Angket DPR, Golkar: Salah Alamat Kalau Menyoal Hasil Pemilu 2024

TRIBUNSOLO.COM - Wacana anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 mulai bermunculan.

Partai Golkar menegaskan menolak wacana tersebut.

Baca juga: Kasus Investasi Emas Bodong di Klaten dalam Penyelidikan Polisi

Ketua DPP Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily menyebut, hak angket tersebut tidak memiliki urgensi apa pun.

Mengingat, hak angket tersebut salah alamat kalau menyoal hasil Pemilu 2024. 

"Kenapa, karena pemilu itu ada mekanisme yang telah diatur dalam UU, yang dibuat oleh DPR. Kalau DPR sendiri tidak percaya terhadap UU yang dibuatnya, lalu buat apa?" kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2024).

Menurut Ace, mengenai hasil pemilu telah diatur mekanismenya oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). 

"Kalau ada dinilai kecurangan, ada Bawaslu yang juga dipilih DPR. Kalau misalnya KPU dan Bawaslu dinilai melanggar kode etik, maka ada DKPP. Nah, setelah itu, kalau misalnya hasil dari pemilu ini diduga melakukan kecurangan, kan tinggal diserahkan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," ucap dia. 

Baca juga: Cabuli Biduan di Tempat Hajatan, Budi Warga Sragen Terancam 9 Tahun Penjara

Oleh karena itu, Ace menilai wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 adalah tidak tepat dan salah alamat. 

Menurutnya, berbeda hal jika hak angket memiliki tujuan lain di luar Kepemiluan. 

"Jadi, sesungguhnya menurut saya hak angket ini, tidak relevan. Dalam konteks kecurangan pemilu. Kecuali kalau ini tekanan politik. Sekali lagi, hasil pemilu tidak bisa diintervensi kekuatan politik. Karena hasil pemilu adalah itulah yang sesungguhnya keinginan rakyat,” pungkasnya.

(*)