TKN Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Ada di Tangan Prabowo Subianto, Bukan Jokowi

TRIBUNSOLO.COM  - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid merespons soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal ikut andil dalam penyusunan kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sampai kini, Nusron Wahid mengaku belum tahu apakah Jokowi bakal dilibatkan atau tidak dalam menentukan calon menteri.

Sebab menurutnya, penentuan komposisi kabinet adalah hak mutlak Prabowo yang merupakan presiden terpilih versi hitung cepat di Pilpres 2024.

Baca juga: Pengusaha Ungkap Salah Satu Penyebab Beras Langka di Ritel : Gara-gara Diborong Caleg

"Soal masalah peranan di pemerintahan itu domainnya Pak Prabowo selaku Presiden nanti. Sebab masalah proses pengangkatan jabatan seseorang dalam pemerintahan itu merupakan hak prerogatif Presiden," kata Nusron kepada wartawan, Rabu (28/2/2024).

Meski demikian, terbuka kemungkinan jika Prabowo bakal meminta masukan ke Presiden Jokowi ihwal komposisi kabinet.

Tetapi tetap keputusan terakhir berada di tangan Prabowo.

"Meski dalam proses presiden bisa saja minta saran dan pendapat dari berbagai pihak, termasuk dari Pak Jokowi, ketum partai koalisi. Tapi hak prerogatif dan keputusan terakhir tetap di tangan presiden," ujarnya.

Baca juga: Respons Presiden Jokowi soal Kabar Bakal Bergabung Partai Golkar, Tak Beri Jawaban Pasti

Sementara itu, TKN tak bisa mencampuri susunan kabinet yang merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

"Saya enggak ngerti. Kita di TKN tugasnya hanya proses memenangkan Prabowo-Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Selebihnya domain presiden terpilih dan dibantu wapres terpilih," kata Nusron.

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya sudah dipastikan akan memiliki peran dalam pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (27/2/2024).

“Tentu akan ada perannya,” kata Airlangga.

Kendati demikian, Airlangga Hartarto yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan agar pembahasan mengenai peran Jokowi di pemerintahan Prabowo-Gibran menunggu Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

(*)